TangerangNews.com

Tuntut Audit Dana Kesehatan, Demo Mahasiswa di Tangerang Kisruh

Achmad Irfan Fauzi | Selasa, 8 Januari 2019 | 17:32 | Dibaca : 3454


Para Mahasiswa dari Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Tangerang bentrok dengan Satpol PP saat aksi unjuk rasa di depan gedung Puspemkot Tangerang, Selasa (8/1/2019). (TangerangNews/2018 / Achmad Irfan Fauzi)


 

TANGERANGNEWS.com-Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Tangerang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Puspemkot Tangerang, Selasa (8/1/2019).

Mereka menuntut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit iuran dari pemerintah pusat dan daerah yang dialokasikan untuk penyelenggaraan kesehatan di Kota Tangerang.

Para Mahasiswa dari Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Tangerang bentrok dengan Satpol PP saat aksi unjuk rasa di depan gedung Puspemkot Tangerang, Selasa (8/1/2019).

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, para mahasiswa membawa sejumlah bendera, spanduk bertuliskan tuntutan, berorasi dengan pengeras suara, hingga membakar ban bekas.

Aksi tersebut juga sempat terjadi kericuhan. Para demonstran memaksa masuk gedung pemerintahan dengan cara mendobrak pintu gerbang dan berupaya menerobos barikade petugas keamanan.

#GOOGLE_ADS#

Antara petugas Satpol PP dan Kepolisian dengan para pendemo pun bersitegang. Mereka cekcok mulut hingga saling dorong-dorongan.

Saat diwawancarai, Humas FAM Tangerang Sandi mengatakan, bahwa para mahasiswa menyayangkan saat ini tak sedikit masyarakat atau peserta BPJS Kesehatan yang melaporkan buruknya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

"Masyarakat dilarang sakit. Pelayanan BPJS Kesehatan tidak sesuai sebagaimana fungsinya. Banyak masyarakat laporan ke kami, mereka selalu dipersulit di rumah sakit," ujar Sandi.

Sandi menuturkan, peserta BPJS Kesehatan dibebankan oleh iuran bulanan untuk dapat menerima pelayanan kesehatan. Namun, kata dia, fasilitas kesehatan yang diterima peserta tersebut tidak sesuai dengan harapan.

"Masyarakat pada terlantar, kalau pasien bilang ke rumah sakit sebagai peserta BPJS Kesehatan tidak diterima, padahal kamar-kamar di rumah sakit masih kosong," ucapnya.

"Oleh karena itu, BPK harus mengaudit dana kesehatan, harus menuntaskan permasalah sistem BPJS Kesehatan, dan realisasikan kesehatan gratis tanpa syarat," paparnya.(RAZ/HRU)