Pengelola Bandara Salahkan Pemkot

TANGERANGNEWS-Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta, PT Angkasa Pura II menyatakan masalah kesemerawutan di Bandara tidak terlepas juga atas kesalahan Pemkot Tangerang dalam menyediakan lapangan kerja yang masih minim.

 

Kepala Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta Hariyanto mengatakan, dalam

permasalahan sosial leading sektornya adalah pemerintah. "Soal ini harus jelas

siapa yang bertanggung jawab, kalau semuannya PT Angkasa Pura ya edan," kata orang

nomor satu di Bandara tersebut, siang tadi.

 

Permasalahan calo tiket, pedagang asongan, taksi gelap dan porter liar adalah

permasalahan sosial. Pemkot Tangerang, kata Hariyanto, sangat lamban terkait

pengangguran dan penyediaan lapangan kerja.

 

Seandainya ini bisa teratasi, Bandara mungkin tidak akan seperti saat

ini. Padahal, kata dia, berbagai biaya sudah dikeluarkan untuk membebaskan bandara

ini dari permasalahan itu.

 

" Contohnya untuk parkir saja, kita sudah menyetorkan PAD ke Kota Tangerang pertahun

sekitar Rp10,6 miliar. Belum yang lainnya. Harusnya, pajak tersebut dikembalikan ke

Bandara, bukan hanya diambil tetapi dibangun lagi, ini tidak, jalan dan PJU, kami

juga yang perbaiki," jelasnya.

 

 

Selama ini, hampir setiap hari pihak PT Angkasa Pura II mengirimkan para pelanggar

ketertiban itu ke Panti Sosial di Kedoya, Jakarta Barat. Tetapi, kini Kedoya sudah

tidak dapat lagi menampungnya. Dengan terpaksa pihaknya melepaskannya, kembali

setelah dilakukan pendataan.

 

Menurutnya, pihaknya sudah melakukan tindakan preventif, dan persuasif . Tetapi,

yang terjadi malah dibawa ke Pengadilan Negeri Tangerang lantaran menangkap 10 anak

yang bermain judi di Bandara. "Ini yang terjadi, sampai-sampai Kapolres yang lama

yakni Pak Guntur menjadi saksi di sana," katanya.

 

Dirinya meminta maaf kalau sampai menyinggung Wali Kota Tangerang Wahidin Halim,

sebab memang lebih banyak pajak tersebut masuk ke Pemkot Tangerang."Ampun deh kalau Pak Wahidin marah nanti," ujarnya. 

 

Hariyanto menyatakan, memang sebaiknya pajak itu masuk ke Provinsi Banten terlebih dahulu, setelah baru disebarkan ke "anak-anaknya" (Pemkot atau Pemkab). Menurutnya, cara tersebut mungkin efektif membantu PT Angkasa Pura,  mengingat selama ini pajak yang disetorkannya langsung masuk ke PAD Kota Tangerang.

 

 

Selain ke Pemkot Tangerang, pihaknya juga selalu membayar kepada Satgas Taksi yang

mengawasi adanya Taksi gelap. Anggarannya tidak sedikit, setahun mencapai Rp2

miliar. "Saya sangat khawatir jumlahnya taksi gelap perbulan yang kita tangkap taksi

gelap mencapai 2.000, tetapi yang ini-ini saja orangnya," katanya.

 

Diakuinya bandara Internasional di dunia yang ada tukang ojeknya hanya di

Soekarno-Hatta . Tetapi dirinya mengutarakan, itu semua juga tidak terlepas dari

adanya kebutuhan atau diman dari masyrakat.

 

"Ojek, calo tiket, porter dan taksi gelap sama. Semua berada di Bandara lantaran

adanya kebutuhan dan perbandingan harga yang relatif lebih rendah. Belum lagi ada

anak buah saya yang ditodong pistol kalau melarang oknum berseragam masuk.

Huh..pokoknya, edan lah Soekarno-Hatta ini," keluhnya.

 

Terkait pernyataan Hariyanto, Kepala Bagian Humas dan Protokoler Kota Tangerang,

Maryoris Namaga menyatakan, apa yang dilakukan Pemkot Tangerang dalam menarik pajak itu sudah sesuai dengan Undang-Undang. "Soal apakah tidak kembali kepada pembangunan di Bandara, saya hanya bisa menjelaskan secara umum. Memang sebaiknya, pihak kami (Pemkot Tangerang) duduk bersama dengan PT Angkasa Pura II, mengingat selama ini Bandara adalah wilayah otorita yang biasanya jarang mengundang Pemkot Tangerang," tandasnya. (dira)