TANGERANGNEWS.com-Birokrasi elemen penting dalam pelayanan publik. Birokrasi yang baik akan mempercepat pembangunan di daerah.
Hal itu dikatakan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar saat menjadi pembicara di seminar yang dihelat Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) yang digelar di Gedung Graha Widya Bhakti (GWB) Puspiptek, Kecamatan Setu, Tangsel, Sabtu (1/2/2020).
Zaki menekankan, birokrasi menjadi elemen penting bagi berkembangnya suatu daerah. Birokrasi yang gemuk, atau berbelit-belit akan menghambat pembangunan dan pelayanan publik.
Dampak dari birokrasi yang buruk, pembangunan yang seharusnya dapat terealisasi dengan cepat, justru malah membutuhkan waktu yang cukup lama.
"Karena itu, dengan adanya penyederhanaan birokrasi dapat mempercepat pembangunan. Hal ini sangat penting untuk segera mereformasi kebijakan lewat penyederhanaan birokrasi," ucap Zaki.
#GOOGLE_ADS#
Terlebih, kata Zaki, saat ini telah memasuki era digital. Masyarakat mengharapkan kecepatan layanan publik.
"Era sudah berubah dan saat ini semua inginnya instan dan cepat. Karena itu, kebijakan dan kecakapan operator di dinas dan pusat harus cekatan dan satu visi," terangnya.
Sementara itu, Dirjen Otonomi Kementerian Departemen Dalam Negeri Akmal Malik menjelaskan, birokrasi yang gemuk dan berbelit-belit karena tidak direalisasikannya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
"Terus terang, jika PP 18/2016 tentang perangkat daerah dapat dijalankan, saya yakin keruwetan birokrasi tidak akan terjadi," tuturnya.
Akibatnya, kata Akmal, kini Kemendagri selalu kedatangan perwakilan dari Pemkab/Pemkot untuk berkonsultasi mengenai kebijakan daerah.
"Dan para tamu tersebut semuanya meminta konsultasi akibat adanya benturan kebijakan antara pemda, provinsi dan pusat. Seharusnya, kebijakan di tingkat daerah dan Kota dapat selesai dengan difasilitasi Pemerintah Provinsi. Namun, kenyataannya saat ini, pemerintah daerah mengalami kebuntuan di tingkat Provinsi," tuturnya.
Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI), Hasdanil menjelaskan, seminar nasional ini untuk menjawab betapa pentingnya penyederhanaan birokrasi bagi pembangunan di suatu daerah.
"Penyederehaan birokasi ini memang menjadi suatu hal yang dipikirkan maka kami mengundang orang-orang yang kompeten. Kita berharap hasil ini menjadi kejelasan masyarakat, karena kebijakan saat ini dengan fakta sebenarnya di lapangan tidak selaras, dengan adanya seminar ini kami membantu agar jelas," singkatnya.(RMI/HRU)