TANGERANGnews-DPRD Kota Tangerang menilai Pemkot Tangerang tidak serius menangani Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Pasalnya, sampai saat ini kantor BPPT yang terletak di bekas Kantor Penanaman Modal dan Perizinan (KPMP) di sekitar kantor pusat pemerintahan kota itu sudah tidak memadai lagi. “Semenstinya Pemkot Tangerang malu, masak investor di berikan tempat tidak memadai. Tempat perizinan itu harus nyaman untuk para investor yang akan melakukan perizinan,” ungkap Anggota Komisi C dari Fraksi PKS Wawan Tavip Budiawan, Minggu (15/02).
Menurut Wawan, saat DPRD melakukan rapat dengan Pemkot Tangerang beberapa waktu lalu, saat membahas SOTK baru termasuk BPPT yang sebelumnya KPMP, Pihak eksekutif, waktu itu tidak serius dalam menentukan tempat untuk BPPT. “Akhirnya tempat BPPT itu di tempat KPMP dulu. Padahal, seharusnya kantor BPPT itu khusus,” tambahnya.
Ketidakseriusan Pemkot Tangerang dalam pembentukan BPPT ini, lanjutnya, terlihat dari kekurangsiapannya dalam membahas BPPT pada saat rapat pembahasan anggaran bersama DPRD. “Pemkot waktu itu tidak menyiapkan bagaimana hardware dan software untuk BPPT,” ungkap Wawan.
Menurut Wawan, hardware BPPT harus jelas, seperti apa perangkat yang akan digunakan dalam proses perizinan di BPPT, termasuk kantor tempat BPPT. Yang tidak kalah penting, ujar Wawan, adalah software untuk BPPT. “Dimana, orang-orang yang menempati pos baru itu juga harus memadai. Kalau pemkot tidak menyediakan software yang bagus, ya, tidak akan berjalan dengan baik,” ungkap dia.
Padahal, ungkap Wawan, BPPT merupakan pintu utama dalam merekruit investor untuk masuk ke wilayah Kota Tangerang. “Kalau BPPT nya buruk, bagaimana investor mau masuk,” ujar dia. Wawan mencontohkan, saat dirinya berkunjung ke daerah lainnya seperti Cimahi. Menurut dia, di Cimahi BPPT nya sangat bagus. “Di Cimahi lay out BPPT nya sangat menarik.,” ungkap Wawan.
Selain itu, menurut Wawan, proses perizinan di BPPT Cimahi sudah memakai komputerisasi. Sedangkan BPPT di Kota Tangerang masih manual. Selain itu juga di Cimahi semua pelayanan termasuk berapa hari lamanya melakukan perizinan dan berapa harga untuk perizinan tu terpampang jelas. “Jangan dibandingkan BPPT Kota Tangerang dengan BPPT Denpasar. Sebab, dibandingkan dengan BPPT Cimahi saja sudah kalah,” ujar dia.
Kepala Humas Pemkot Tangerang Ahsan Annahar mengatakan, pihaknya bukan tidak serius. Namun semua itu memerlukan waktu, tidak bisa secepat itu melakukan pembenahan. “Namun yang pasti kami telah merancangnya lebih baik,” tandasnya. (dira)