TangerangNews.com

500 Ribu PNS Akan Ditarik ke Ibu Kota Negara Baru

Rangga Agung Zuliansyah | Selasa, 18 Januari 2022 | 17:40 | Dibaca : 787


Desain Ibu Kota Negara Baru. (@TangerangNews / Istimewa)


TANGERANGNEWS.com-Sebanyak 500 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari kementerian dan lembaga  akan dipindahkan untuk bertugas di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur, pada tahap awal pembangunan periode 2022-2024.

Para PNS itu dipindahkan untuk mengisi sejumlah tempat seperti istana kepresidenan, gedung DPR/MPR dan perumahan di tahap awal pembangunan infrastruktur IKN.

"Pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk tahap awal," tulis keterangan di situs resmi IKN seperti dilansir dari CNN Indonesia, Selasa 18 Januari 2022.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga berencana merayakan HUT Kemerdekaan Indonesia ke-79 di kawasan IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Pada periode 2025-2035, akan dilakukan pengembangan fase kota berikutnya seperti pusat inovasi dan ekonomi, dan menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN.

#GOOGLE_ADS#

Selain itu, pengembangan sektor-sektor ekonomi prioritas, penerapan sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan juga akan dilakukan pada periode tersebut.

Tak hanya PNS, pemerintah juga bertahap akan akan memindahkan personel TNI hingga Polri ke IKN baru mulai 2022 hingga 2024.

Proses pemindahan para ASN disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan yang akan berjalan secara bertahap di ibu kota baru.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pada Juni 2021 lalu mengatakan, sebagian aparatur sipil negara (ASN) di kementerian/lembaga dan instansi pusat sudah pindah secara bertahap ke IKN baru pada tahun 2023.

Target ini diputuskan, agar di tahun 2024 IKN sudah bisa menjalankan struktur pemerintahan dengan sistem smart government.

"Kami ingin target akhir tahun 2023 sebagian ASN kementerian, lembaga dan instansi pusat sudah bertahap pindah ke ibu kota baru," kata Tjahjo.

Politikus PDIP itu mengatakan pihaknya sudah menyiapkan peta jalan atau roadmap terkait pelaksanaan pemerintahan tersebut. Hanya saja peta jalan itu masih menunggu kepastian keputusan perpindahan ibu kota.

"Kita punya keinginan 17 Agustus 2024, upacara kenegaraan nanti sudah bisa diperingati bersama oleh segenap pejabat dan ASN kementerian, lembaga, instansi pusat di ibu kota baru," kata dia.