TANGERANGNEWS.com-Kampanye Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode digelar oleh dua kelompok relawan Jokowi, yaitu Koalisi Bersama Rakyat Indonesia (Kobar) dan RI Satu Jokowi di Desa Mekar Jaya, Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten.
Deklarator nasional Kobar Sahat Martin Philip Sinurat membenarkan adanya kegiatan kampanye di tempat tersebut. "Benar (lokasi kampanye di Desa Mekar Jaya)," ucap Sahat, Rabu 30 Maret 2022, seperti dilansir dari Tempo.
Acara yang dilakukan pada Kamis, 24 Maret 2022, itu dihadiri oleh sejumlah warga di Desa Mekar Jaya, termasuk ibu-ibu yang datang sambil membawa anak-anak mereka. Kobar membagikan video suasana kampanye atau deklarasi yang dilakukan di salah satu rumah.
Pada acara tersebut, ibu-ibu tampak menggunakan seragam yang saja yaitu kaus putih dengan lingkaran bulat merah logo Kobar di dada. Di rumah itu juga terpasang spanduk bertuliskan "Rakyat Mendapat Harapan Melihat Jokowi Fokus Kerja: Jokowi Harus Jadi Presiden Lagi."
Kobar adalah salah satu kelompok relawan yang terang-terangan mendukung Jokowi 3 periode. Acara di Tangerang inipun digelar sehari sebelum deklarasi besar-besaran di GOR Rumbai, Pekanbaru, pada 25 Maret 2022.
#GOOGLE_ADS#
Deklarasi di Pekanbaru melibatkan delapan kelompok relawan pendukung Jokowi. Mulai dari RI Satu Jokowi, Kobar BaraJP, GK Jokowi, Bravo 5, Sedulur Jokowi, Posraya, dan Almisbat.
Setelah acara di Pekanbaru, Sahat pun menyebut deklarasi skala kecil akan terus mereka lakukan di berbagai daerah setiap pekan. Minggu ini rencananya di Bandung, Jawa Barat, kemudian pekan depan rencananya di Jawa Tengah, dan berlanjut ke Jawa Timur.
"Kalau yang skala besar seperti Pekanbaru lalu, sedang kami jajaki di mana akan dilakukan lagi," kata Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) 2016-2018 ini.
Sementara itu, Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni membongkar strategi pihak-pihak yang ingin menghindari adanya pembatasan masa jabatan presiden.
Hal itu terlihat dari adanya keinginan Asosiasi Pemerintah Desan Seluruh Indonesia (APDESI) untuk mendeklarasikan Presiden Joko Widodo 3 periode baru-baru ini.
Titi mengatakan, dengan adanya deklarasi semacam dilakukan APDESI tersebut sengaja dilakukan untuk membangun narasi populis kepemimpinan. "(Banyak deklarasi), iya karena memang narasi yang ingin dibangun adalah populisme kepemimpinan yang itu akan menjadi legitimasi kebutuhan-kebutuhan untuk penundaan pemilu memperpanjang masa jabatan atau pun tiga periode," kata Titi dalam diskusi bertajuk 'Gaduh Siasat Politik Tunda Pemilu', Rabu 30 Maret 2022, seperti dikutip dari Suara.
Titi menyebut adanya deklarasi untuk mendukung presiden 3 periode memang merupakan strategi. Menurut Titi, strategi itu biasanya digunakan oleh negara-negara otoriter yang ingin menghindari pembatasan masa jabatan.
"Jadi pembatasan masa jabatan presiden itu bisa dilakukan satu, dilakukan amandemen konstitusi, yang kedua membuat konstitusi baru, yang ketiga itu jadi presiden penempatan presiden boneka gitu, ya yang menjalankan kekuasaan dikendalikan oleh orang di belakang dia. Yang terakhir itu delay election menunda pemilu," tuturnya.
Selanjutnya Titi juga mengungkap adanya strategi lain untuk melanggengkan kekuasaan tersebut, yakni dengan memanfaatkan putusan pengadilan. Strategi-strategi itu dilakukan dengan membangun narasi populisme kepemimpinan, jadi presiden digambarkan seolah bekinerja baik dan masih dibutuhkan.
Namun ia mewanti-wanti, jika strategi tersebut terus dilakukan maka hanya akan berujung terjadinya krisis demokrasi. "Tetapi sekali lagi kalau kita belajar dari banyak negara strategi-strategi tu berujung pada krisis demokrasi contohnya di Guinea presiden 3 periode kemudian diikuti oleh kudeta militer ini yang kemudian kita tidak menghendaki itu," tegas Titi.