TANGERANGNEWS.com-Komisi II DPR RI meminta agar masyarakat ikut serta mengawasi penghitungan suara Pilkada Serentak 2024 mulai dari tempat pemungutan suara (TPS), kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.
Diketahui, sebanyak 545 daerah di seluruh Indonesia telah melangsungkan Pilkada serentak pada 27 November 2024 silam, baik pemilihan di level gubernur, wali kota, bupati beserta wakilnya.
Saat ini, masing-masing KPUD setempat sedang melakukan penghitungan suara berjenjang secara manual dan rekapitulasi hasil penghitungan suara hingga Senin, 16 Desember 2024, mendatang.
Menurut Ketua Komisi II DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda, pengawasan kolektif mesti dilakukan demi mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi, dalam proses penghitungan suara yang dapat merusak kualitas demokrasi.
"Secara khusus saya minta semua mata awasi TPS dan kecamatan, karena di dua titik ini manipulasi penghitungan mudah terjadi," ujarnya di Jakarta, Kamis 28 November 2024.
Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut mengungkapkan, rekapitulasi suara pilkada mengacu pada penghitungan berjenjang secara manual dari TPS, kabupaten/kota, dan provinsi.
Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Komisi II DPR telah menyepakati mekanisme penghitungan suara melalui aplikasi Sirekap Mobile.
KPU RI berdasarkan PKPU pemungutan dan penghitungan suara yang disetujui Komisi II DPR, membuat mekanisme yang dinamakan Sirekap Mobile.
Meskipun demikian, Rifqinizamy menegaskan Sirekap Mobile bukan acuan utamam melainkan penghitungan secara manual berjenjang.
"Jadi kalau masyarakat melihat Sirekap error, ada hacker masuk, tidak usah gabut karena bukan itu yang utama, karena yang utama adalah rekap berjenjang manual. Mari awasi agar tidak ada kecurangan dalam pilkada kali ini," ungkapnya.
Selain itu, ia juga berharap rakyat menolak politik uang dalam gelaran Pilkada Serentak 2024 demi menjaga kualitas demokrasi.
"Kalau rakyatnya tidak menjadi subjek peminta politik uang, mestinya politik uang juga tidak ada," tambahnya.
Ia meyakini, gelaran pilkada kali ini menjadi wujud kedaulatan rakyat. Partisipasi rakyat diperlukan sebagai instrumen penting peningkatan kualitas demokrasi.
"Karena pemilu adalah implementasi kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang menentukan kualitas pemilu. Kalau rakyatnya memiliki budaya politik yang baik, maka pemilunya punya keberadaban. Kalau rakyatnya peduli dan taat terhadap hukum kepemiluan maka pelanggaran hukum pemilu semestinya tidak ada," tegas Rifqinizamy.
Rifqinizamy menjelaskan rakyat perlu berpartisipasi dalam mengawasi Pilkada Serentak 2024 agar pesta demokrasi melahirkan pemimpin terbaik, sekaligus berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi.
"Mari kita awasi dan pastikan kualitas pemilu kita bukan berhasil melahirkan gubernur, wali kota, bupati, tapi punya kualitas demokrasi yang baik," pungkasnya.