TANGERANGNEWS.com-Adita Irwanti, Juru Bicara Komunikasi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dengan tegas program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memungut biaya apapun kepada para siswa, termasuk untuk wadah makanan.
Hal itu menanggapi adanya informasi keluhan dari para orang tua yang diminta pungutan oleh pihak guru atau sekolah, untuk wadah makan.
"(Pesan) dari kepala BGN (Badan Gizi Nasional) tidak boleh ada pungutan apapun, termasuk tempat makan tidak dibolehkan. Kalau menemukan seperti itu, segera melaporkan melalui platform pelaporan bgn.lapor.go.id," ungkapnya saat meninjau MBG di SDN Curug, Kabupaten Tangerang, Rabu 22 Januari 2025.
Menurutnya, saat ini platform milik BGN tersebut tidak hanya terbuka untuk menerima aduan terkait penipuan yang mencatut program MBG, tapi juga menerima masukkan dari masyarakat apapun itu yang berhubungan dengan MBG.
Adita juga menambahkan, dirinya sedang mengerahkan semua sumber daya untuk mempercepat pelaksanaan program ini.
Bahkan, Pak Presiden sudah mengarahkan Kementerian dan lembaga untuk saling mendukung, termasuk dari Kementerian yang terkait.
"Sudah mendapatkan arahan dari Pak Prabowo untuk saling mendukung program ini," ujarnya.
Menurutnya, anggara untuk program MBG ini menggunakan APBN dengan nominal sebesar Rp71 triliun.
“Anggaran yang direncanakan Rp71 triliun akan digunakan hingga Juni 2025. Target awal kami adalah menjangkau setidaknya 15 juta anak penerima manfaat," ungkap Adita.
Masih dikatakan Adita, saat ini sedang dibahas tambahan sumber daya, termasuk anggaran dari pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerima dan memperluas jangkauan program.
Menyikapi tantangan dalam pelaksanaan program, Adita menegaskan pentingnya edukasi gizi kepada anak-anak.
“Kami minta kepada sekolah untuk memberikan edukasi mengenai makanan bergizi. Rata-rata kalori yang disediakan dalam sekali makan adalah 500 hingga 600 kalori, yang merupakan 1/3 dari total kebutuhan gizi harian,” jelasnya.
Ia juga menambahkan untuk anak-anak di jenjang SMA dan ibu hamil menyusui, jumlah kalori yang diperlukan akan disesuaikan.
“Kementerian BUMN juga berkomitmen untuk berperan dalam program ini sesuai dengan kemampuan masing-masing,” tutup Adita.