Bupati ke Singapura, DPRD Titip Absen

 

Ada pun pengganti Ismet adalah Sekda Hermansyah. Pemandangan tak lazim itu juga terlihat dari 33 anggota DPRD yang tanda tangan absen, ternyata hanya 22 yang duduk (hadir) dalam sidang. Meski tidak kuorum pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang tetap membuka sidang untuk dilanjutkan.

 

Direktur Lembaga Kajian Publik Tangerang, Ibnu Jandi menyatakan, paripurna tersebut jelas tidak memenuhi kuorom.  “Jelas rapat paripurna itu tidak memenuhi kuorum sesuai amanat undang-undang Nomor 32 tahun 2004 junto Undang-undang 12 tahun 2008 dan melanggar PP nomor 3 tahun 2007,” terang Ibnu Jandi.

Jandi melihat tentu paripurna itu harus diulang. Apabila pimpinan daerah berhalangan hadir karena sakit, seharusnya yang mewakili menunjukkan bukti rekam medis yang menyatakan Bupati sakit atau sedang dalam perawatan dihadapan para anggota dewan. “Tidak bisa semata hanya menggunakan bahasa lisan. Namun kenyataannya sejak dimulai dan rapat diakhiri, tidak ada satupun bukti resmi yang ditunjukkan dihadapan peserta paripurna,” terangnya.

 

Soal ini Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Amran Arifin saat dimintai komentarnya membantah bahwa rapat paripurna melanggar undang-undang. Karena menurutnya sebelum rapat dilangsungkan, kepada forum dirinya meminta pendapat anggota yang hadir apakah kuorum memenuhi ketentuan.

 

“Secara legal formal paripurna itu sah. Karena dibuktikan dengan daftar absensi. Dan, rapat dilanjutkan karena kesepakatan forum,” ujarnya.

 

Soal ketidakhadiran Bupati Tangerang yang juga dinilai menyalahi aturan, Amran memberikan pembelaan. Menurutnya sebelum rapat paripurna berlangsung, dirinya  menerima surat yang dikeluarkan oleh Gubernur Banten terkait dengan kegiatan medichal chek up yang dilakukan Bupati Tangerang ke Singapura.

 

“Bupati cuti dari tanggal 29 – 30 Maret. Bupati ke Singapura dalam rangkaian medichal check up atas penyakit yang dideritanya. Saya terima suratnya pagi tadi,” jelasnya.(SUI)