TangerangNews.com

Tol Serpong-Balaraja untuk Antisipasi Lonjakan Trans Sumatera

| Selasa, 24 April 2012 | 23:11 | Dibaca : 6549


Balaraja. (tangerangnews / dira)


 
TANGERANG-Pemerintah Kabupaten Tangerang mengumumkan telah terjadi penambahan perpanjangan rencana pembangunan Tol Serpong-Balaraja hingga Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang  atau bertambah 5 Km, dari rencana awal 31 Km menjadi 36 Km.

Dengan penambahan panjang tol tersebut, Pemkab Tangerang memperkirakan nilai investasi akan mencapai Rp4 triliun. Itu diketahui setelah adanya surat dari Badan Pengatur Jalan Tol, Kementrian Pekerjaan Umum yang mengirimkan surat kepada pemrakarsa pembangunan tol tersebut, yakni PT BSD City.
 
Kepala Dinas Tata Ruang, Kabupaten Tangerang Akip Syamsudin mengatakan, dalam surat tersebut dijelaskan, perpanjangan itu  sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang yang ternyata jaraknya berdekatan dengan rencana pembangunan JORR 2, yakni Balaraja-Bandara Soekarno-Hatta. Jalan tol ini juga diakuinya sudah termasuk dalam daftar jalan tol nasional.
 
”Kita pun setuju dengan ini, karena ini semakin menghidupkan perekonomian wilayah-wilayah yang dilintasi tol. Memang Pak Bupati (Ismet Iskandar) ingin wujudkan tol ini untuk mengantisipasi akan melonjaknya trans Sumatera yang kendaraannya besar-besar. Diharapkan, warga mau ke Balaraja tidak perlu harus melintasi jalur yang sama dengan trans Sumtera itu,” ujarnya, Selasa  (24/04/2012). 

Akip menjelaskan, mulai 29 Februari 2012 lalu pihak BPJT telah mengirimkan surat kepada PT BSD City. Kemudian, saat ini BPJT akan menggelar proses lelang. Pasalnya, syarat 30 persen lahan untuk pembangunan tol yang diprakarsai PT BSD City ini sudah terpenuhi.

 “Karena BSD City sudah mempersiapkan lahan sepanjang 11 Km. Saat ini kami yakin, seperti proses tol lainnya, tinggal menunggu lelang,. “ terangnya. Sisa lahannya, kata Akip, akan dibangun oleh perusahaan pemenang tender yang kemudian persiapan pembebasannya akan dilakukan sesuai dengan penetapan ruas atas petunjuk Badan Pertanahan Nasional (BPN).  (DRA)