TangerangNews.com
Tabrani : Pungutan Uang LKS Karena BOP Belum Turun!
| Rabu, 30 Januari 2013 | 16:14 | Dibaca : 3177
Wali murid demo LKS. (tangerangnews / dira)
TANGERANG-Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang berdalih pungutan uang buku lembar siswa (LKS) oleh SDN Uwung Jaya di Jalan Dipati Ukur, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOP) belum turun.
“LKS memang digratiskan karena ditanggung dana BOP yang dianggarkan dalam APBD 2013. Namun pemungutan dilakuan pihak sekolah sebelum BOP ini disahkan. Rencananya dananya baru akan turun pada bulan Februari dan mungkin pihak sekolah terlambat mengembalikannya. Sementara orang tua murid keburu mempertanyakan sehingga terjadi aksi,” ujarnya, Rabu (30/1).
Tabrani menilai, orang tua murid terlalu represif tanpa melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan sekolah. “Yah tapi itu sudah terjadi. Sosialisasi BOP kan baru dilakukan tanggal 12 Januari 2013. Sementara di Kota Tangerang ada sebanyak 367 SDN. Baru satu sekolah yang kejadian seperti ini,” katanya.
Meski demikian, Tabrani akan mengevaluasi masalah tersebut untuk melihat apakah ada unsur kesengajaan dari pihak sekolah. “Saya tidak mau bertindak pragmatis. Saya lihat dulu hasil evaluasi dari UPTD,” katanya.
Sementara SDN Uwung Jaya di Jalan Dipati Ukur, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Rbu (30/1) mulai mengembalikan uang LKS yang dibayar orang tua murid. “Uang yang dikembalikan seharga satu paket LKS, sebesar Rp 95 ribu per siswa,” kata guru SDN Uwung Jaya, Reta Jetri Yesti.
Reta menjelaskan, pihaknya memang memang memungut uang LKS sebelum diberlakukannya BOP. Rencananya uang tersebut akan dikembalikan ke orang tua siswa jika dana BOP sudah cair. Sedangkan orang tua siswa meminta sekolahmengembalikan uang LKS sejak 2010, padahal LKS gratis baru diberlakukan tahun ini.
“Yang bayar LKS itu kelas 1-5. Satu paket LKS ada Sembilan buku. tapi yang bisa dicover BOP hanya tujuh buku, dua buku dibayar pihak sekolah,” tukasnya.
Anggota DPRD Komisi II Mansyur Aini menjelaskan, pihaknya telah mengkonfirmasi pihak sekolah. Menurutnya, hal ini hanya miss komunikasi. “BOP belum cair, sementara kegiatan belajar harus tetap berjalan. Jadi pemungutan uang itu dilakukan. Tapi pihak sekolah sudah melakukan itikad baik dengan mengembalikan uang LKS itu,” tandasnya. (RAZ)