Connect With Us

IMB Diganti PBG, Ini Perbedaannya!

Fahrul Dwi Putra | Senin, 24 Oktober 2022 | 13:05

Ilustrasi pembangunan gedung. (Fahrul Dwi Putra / @TangerangNews.com)

TANGERANGNEWS.com-Kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) telah dihapus dan digantikan dengan persetujuan bangunan gedung (PGB).

Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

IMB merupakan izin yang wajib dimiliki pemilik bangunan sebelum atau saat mendirikan bangunan dengan teknis bangunan permohonan izin harus dilampirkan saat diajukan.

Sedangkan PBG, sifatnya berupa aturan perizinan untuk mengatur soal bagaimana bangunan didirikan.

Bangunan yang dibangun dalam aturan PBG harus memenuhi standar teknis yang sudah ditetapkan berupa perencanaan dan perancangan bangunan gedung, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung serta pemanfaatan bangunan gedung.

Baca juga: Buruan Ikut Uji Lab Produk IKM Gratis di Kota Tangerang, Daftar ke Sini

Ketentuan penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB), ketentuan penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus (BGFK), dan ketentuan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau (BGH).

Kemudian, ketentuan penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara (BGN), ketentuan dokumen, serta ketentuan pelaku penyelenggaraan bangunan gedung. 

Dengan demikian, setiap orang yang mengurus PBG menjadi lebih mudah karena hanya perlu menyesuaikan bangunan dengan ketentuan teknis yang telah ada. 

IMB dan PBG pun memiliki perbedaan yang terletak pada tahapannya. IMB yakni izin yang harus diurus oleh pemilik bangunan. Sementara PBG mengatur tentang ketentuan soal teknis bangunan.

Adapun bagi bangunan yang sudah terlanjur mendapatkan izin IMB sebelum peraturan baru tentang PBG terbit, maka izin tersebut masih berlaku hingga berakhirnya masa izin.

Sementara itu, apabila pemilik bangunan tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut seperti yang tertuang pada ayat (1) berupa: 

a. Peringatan tertulis.

b. Pembatasan kegiatan pembangunan. 

c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan. 

Lihat juga: Asda Banten Ajak Warga Bojong Nangka Rawat Jalan Lingkungan usai Diperbaiki

d. Penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung. 

e. Pembekuan PBG. 

f. Pencabutan PBG. 

g. Pembekuan SLF Bangunan Gedung. 

h. Pencabutan SLF Bangunan Gedung. 

i. Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.

TANGSEL
Konsisten Latihan Setiap Hari, Atlet Nomor Jalan Cepat 5.000 Meter Tangsel Petik Hasil Medali Emas

Konsisten Latihan Setiap Hari, Atlet Nomor Jalan Cepat 5.000 Meter Tangsel Petik Hasil Medali Emas

Rabu, 18 November 2026 | 19:19

Atlet atletik Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Alysa Adillia Putri, berhasil menyumbangkan medali emas pada cabang olahraga (cabor) atletik nomor jalan cepat 5.000 meter putri dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026

BISNIS
Fatwa Haram MUI Bikin Pengusaha Vape di Tangerang Ketar-ketir, Terancam Gulung Tikar hingga PHK Massal

Fatwa Haram MUI Bikin Pengusaha Vape di Tangerang Ketar-ketir, Terancam Gulung Tikar hingga PHK Massal

Jumat, 13 November 2026 | 20:58

Pelaku usaha vape store di Tangerang mengkhawatirkan dampak fatwa haram penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap keberlangsungan bisnis mereka.

MANCANEGARA
Ameba Pemakan Otak Mulai Muncul di Berbagai Negara, Ilmuwan Khawatir Kasus Terus Bertambah

Ameba Pemakan Otak Mulai Muncul di Berbagai Negara, Ilmuwan Khawatir Kasus Terus Bertambah

Selasa, 14 Juli 2026 | 13:48

Kematian Jordan Smelski, bocah berusia 11 tahun asal Amerika Serikat, akibat infeksi langka yang disebabkan Naegleria fowleri atau “ameba pemakan otak”, kembali menjadi sorotan setelah para ilmuwan memperingatkan potensi penyebaran organisme tersebut

KAB. TANGERANG
Tinjau Program BSPS di Cisoka, Menteri Ara Jamin Bantuan Tidak Dipungut Biaya

Tinjau Program BSPS di Cisoka, Menteri Ara Jamin Bantuan Tidak Dipungut Biaya

Rabu, 18 November 2026 | 22:32

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan peninjauan terhadap dua rumah penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sudah jadi di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka ‎

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill