Trump Umumkan Darurat Ekonomi Nasional, Sebut AS Diperlakukan Tidak Adil dalam Perdagangan
Kamis, 3 April 2025 | 14:25
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan keadaan darurat ekonomi nasional pada Selasa, 2 April 2025, waktu setempat.
TANGERANG – Rider Yamaha Valentino Rossi belum berhenti berusaha mengurangi hukuman akibat insiden di MotoGP Malaysia. The Doctor mengajukan gugatan ke Arbitrase Olahraga Internasional (CAS).
Akibat insiden dengan rider Honda, Marc Marquez, Rossi mendapatkan hukuman akan melakoni seri pamungkas ajang MotoGP musim ini (di Valencia) dari posisi paling belakang. Rossi saat ini memang masih berada di posisi puncak klasemen dengan raihan 312 poin. Raihannya itu unggul tujuh poin atas Jorge Lorenzo yang merupakan pesaing terdekatnya.
Dengan start paling belakang, kans Rossi meraih gelar juara kedelapan boleh dibilang sudah habis. Upaya banding atas putusan itu dikabarkan sudah ditolak. Karena itu, Rossi menempuh upaya terakhir untuk mengurangi hukuman dengan mengajukan banding ke CAS yang bertempat di Lausanne, Swiss.
“Dalam permohonan ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), Mr Rossi berusaha mencari pembatalan atau pengurangan penalti," ujar penyataan federasi balap motor dunia, seperti dilansir Autosport. "Lebih lanjut, dia meminta untuk penundaan eksekusi dari keputusan sesuai dengan pasal R37 dari kode olahraga terkait arbitrase," imbuhnya.
Jadwal dengar pendapat atas gugatan Rossi ini tak disebutkan. Sementara balapan MotoGP Valencia akan berlangsung pada 8 November mendatang.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan keadaan darurat ekonomi nasional pada Selasa, 2 April 2025, waktu setempat.
Puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta Kota Tangerang diperkirakan terjadi pada hari ini, Jumat 28 Maret 2025.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, banyak sertifikat tanah lama yang belum memiliki peta kadastral.
Lagi dan lagi pelecehan seksual terhadap anak terus saja terjadi. Berulangnya peristiwa ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan sekadar kesalahan pada oknum, melainkan memang ada yang salah dari pengurusan negara ini.