Connect With Us

Hermawi Taslim : NasDem Tolak dana saksi dari APBN

Bastian Putera Muda | Minggu, 26 Januari 2014 | 18:23

Hermawi dalam konprensi persnya di Alam Sutera (Bastian / TangerangNews)




TANGSEL-Partai Nasdem menolak keras honor saksi untuk partai politik di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pernyataan tersebut diutarakan Caleg DPR RI Dapil III Banten Hermawi F Taslim dihadapan sejumlah wartawan saat konferensi pers di Alam Sutera, Minggu (26/1).

"Kami menolak anggaran uang Negara untuk saksi parpol pada Pemilu," katanya. Meskipun, jika nantinya usulan dana saksi sebesar Rp 55 miliar perpartai disetujui. Pihaknya, tidak akan mengambil dan dana tersebut, lebih baik menurut NasDem dana tersebut dialokasikan untuk korban bencana.

"Lebih baik dana itu untuk bantuan korban bencana alam di Indonesia. Mereke lebih membutuhkan," ujar Wakil Ketua BAHU DPP NasDem itu. Menurutnya, dana untuk saksi parpol hanya menimbulkan korupsi baru di Indonesia. Pasalnya, pemilu merupakan kegiatan parpol bukan pemerintah.  Jadi, parpol yang harus mengeluarkan modal sendiri untuk saksi.

"Kan yang ikut pemilu bukan pemerintah tapi parpol," ucapnya. Dia mengatakan,  ada lima alasan kenapa NasDem menolak dana saksi parpol.  Pertama,  bertentangan dengan kemandirian parpol, yang ikut pemilu parpol bukan pemerintah. Jika anggaran disepakati akan menambah citra buruk parpol. Serta akan membuka sarana korupsi baru.

"Tidak tepatlah. Apalagi saat ini kita sedang membangun kembali kepercayaan publik terhadap parpol," terangnya. Menurutnya NasDem menyiapkan saksi yang berkompeten. Karenanya, para saksi di TPS sudah diberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) terlebih dahulu. Sehingga, benar-benar mengerti tugas di TPS nanti.

"Kita menyiapkan satu TPS dua saksi. Saksi utama dan saksi cadangan. Di Banten ada 550 ribu TPS jadi kita siapkan 1,1 juta saksi," katanya. Caleg DPRD Provinsi Banten Dapil  Kota Tangerang B Tasril Jamal menambahkan saksi Nasdem untuk di TPS bakal di bimtek satu hari penuh. Agar mereka tahu apa yang harus dilakukan pada saat hari pencoblosan nanti.

"Kita ingin masyarakat benar-benar menjadi pemilih yang cerdas," ujarnya.
BISNIS
Sukses Bangun Komunikasi Publik, Danamon Sabet Penghargaan dari Infobank-Isentia

Sukses Bangun Komunikasi Publik, Danamon Sabet Penghargaan dari Infobank-Isentia

Rabu, 26 Maret 2025 | 17:36

PT Bank Danamon Indonesia Tbk kembali menorehkan prestasi dengan menerima penghargaan dalam ajang 14th Infobank-Isentia Digital Brand Appreciation 2025. Bank ini dinilai berhasil membangun interaksi yang kuat dengan masyarakat

PROPERTI
Sumarecon Serpong Catat Penjualan Ruko Premium Capai Rp300 Miliar

Sumarecon Serpong Catat Penjualan Ruko Premium Capai Rp300 Miliar

Rabu, 26 Maret 2025 | 19:59

PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon) berhasil mencatat penjualan yang sangat baik melalui produk komersial City Hub Commercial, “The Next Level” Workplace dan Commercial Space dari unit bisnis Summarecon Serpong.

MANCANEGARA
Trump Umumkan Darurat Ekonomi Nasional, Sebut AS Diperlakukan Tidak Adil dalam Perdagangan  

Trump Umumkan Darurat Ekonomi Nasional, Sebut AS Diperlakukan Tidak Adil dalam Perdagangan  

Kamis, 3 April 2025 | 14:25

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan keadaan darurat ekonomi nasional pada Selasa, 2 April 2025, waktu setempat.

NASIONAL
Sertifikat Tanah Lama Belum Terpetakan, Masyarakat Diimbau Cek ke Kantor Pertanahan

Sertifikat Tanah Lama Belum Terpetakan, Masyarakat Diimbau Cek ke Kantor Pertanahan

Kamis, 3 April 2025 | 14:10

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, banyak sertifikat tanah lama yang belum memiliki peta kadastral.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill