TANGERANG-DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjelaskan bahwa pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tidak akan bermasalah disahkan bulan ini. Untuk diketahui, berdasarkan Undang-undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, tertulis bahwa Regulasi pembahasan perubahan APBD dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
Artinya, pengesahan APBD-P harusnya sudah dilakukan maksimal 30 September lalu. Dari regulasi tersebut, pembahasan yang masih dilakukan setelah batas tiga bulan tersebut jelas melanggar aturan.
Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, Ahadi pada Senin (12/10) mengatakan, bahwa pihaknya mengakui mereka sudah melewati tenggat waktu pengesahan. Namun, mereka mengklaim punya alasan kuat.
"Kalau dalam perjalanan pengesahan ada fenomena yang perlu dipertanyakan atau ditelaah lebih lanjut, maka pengesahan yang terlambat tidak menjadi masalah," kata Ahadi.
Ahadi menuturkan, hingga kini pihaknya masih membahas usulan APBD-P yang dinilai masih sarat dengan anggaran boros yang bukan untuk kepentingan rakyat.
Diketahui, ada dana sebesar Rp10,8 miliar untuk keperluan ulang tahun Kota Tangsel yang disebar di tujuh kecamatan Kota Tangsel. Hal ini dianggap janggal oleh DPRD Tangsel karena setiap kecamatan menerima uang terlalu besar, yakni sekitar Rp 1 miliar.
"Kalau sampai anggaran yang seperti ini tidak ditelaah peruntukannya, nanti rakyat yang akan rugi. Karenanya, lebih baik terlambat daripada disahkan tepat waktu tapi aliran dananya tidak tepat. Tidak jadi masalah sama sekali," kata Ahadi.
Lamanya pengesahan APBD-P, kata Ahadi, bukan hanya disebabkan oleh penelusuran DPRD Tangsel, tapi juga dari beberapa Sistem Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangsel.
"Kalau ada anggaran yang dialokasikan ke SKPD, artinya harus ada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang mesti diserahkan. Ini juga faktor yang membuat proses pengesahan tertunda," kata Ahadi.
Nama Habib Bahar bin Smith kembali muncul dalam kasus perkara hukum. Ulama kontroversial ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di wilayah Cipondoh,
TODAY TAG
PT MRT Jakarta resmi menggandeng tujuh pengembang properti besar untuk menjajaki pengembangan MRT lintas Timur–Barat Fase 2 yang menghubungkan Kembangan hingga Balaraja.
Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
