TANGERANG SELATAN- Dianggap hanya asal bunyi soal dana hibah karena angka-angka yang disebutkan diklaim kurang sesuai dengan yang ada,   Sekretaris Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto menantang Pemerintah Kota Tangsel dibawah kepimpinan Airin Rachmi Diany untuk menjelaskan dana hibah dari pusat pada tahun 2014 sebesar Rp4 triliun.

“Yang mana yang tidak benar angkanya?  semua yang kami berikan kepada wartawan pada waktu lalu baik dana hibah yang menyebar ke organisasi dan angka pada penjelasan soal markdown adalah laporan realisasi anggaran belanja,” kata Yenny, hari ini.

Menurut Yenny, justru Pemerintah Kota Tangsel seharusnya menjelaskan dan membuka semua dengan sejelas-jelasnya jangan sampai ada yang ditutupi lagi soal penggunaan anggaran kepada publik.

 “Yang soal markdown, itu jumlah pendapatan daerah loh, bukan PAD.  Pendapatan daerah itu terdiri dari PAD, transfer pusat dari daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Ini kan perlu dikaji, karena ini menarik terkait penggunaan anggaran,” katanya.

Pihaknya, kata dia, wajar bertanya dan meminta penjelasan, karena pada 2014 Kota Tangsel mendapatkan hibah Rp4 triliun.

 “Kami bisa dong bertanya, ini ada potensi markdown, mereka harus menjelaskan, Rp4 triliun itu yang kami pertanyakan. 2014 itu Tangsel mendapatkan hibah dari pusat sebesar Rp4 triliun, itu yang perlu dikroscek, hibahnya buat apa? “ tandasnya.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Uus Kusnadi mengatakan, pada tahun 2014 lalu realisasi pendapatan Kota Tangsel hanya Rp2,28 Triliun. Hal itu jelas berbeda dengan apa yang disampaikan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menyatakan tahun itu Tangsel realisasi pendapatannya sebesar Rp6,3 Triliun.

 “Bagaimana mencapai Rp6,3 Trilun, realisasi pendapatan  kita (Kota Tangsel) hanya Rp2,28 Triliun.  Fitra kemungkinan bicara non kas dan kas dari  ya, dari LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah),” katanya.  

Soal tudingan adanya markdown, Uus membantahnya, sebab pada tahun berikutnya taget reasliasi pendapatan daerah Kota Tangsel naik dari Rp2,28 Trilun menjadi Rp2,55 Triliun. “Kita sangat optimis, makanya naik dari Rp2,28 Triliun menjadi Rp2,55 Triliun,” jelas Uus.

Uus juga menyampaikan bahwa bengkaknya dana hibah pada tahun ini diakuinya karena Pilkada. “Tapi buat kebutuhan Pilkada itu sendiri, seperti ada pengaman dll, itu karenanya bengkak,” katanya.

Tentang tudingan bahwa akibat membengkaknya dana hibah, dua dinas penting di Kota Tangsel yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan anggarannya menjadi dipangkas, Uus menyatakan, semua harus memenuhi sesuai dengan kebutuhan yang ada. “Jadi tidak ada cerita mengkorbannya dua dinas itu, pemerintah kan harus mentelaah kebutuhannya, kan semua didasarkan kebutuhan mereka (Dinas Pendidikan dan Kesehatan).  Kalau saya rasa untuk Dinas Pendidikan kenapa turun, karena pembangunan sekolah sekarang dilakukan Dinas Tata Kota, sedangkan kalau Dinas Kesehatan saya tak paham, tanya saja langsung ke Kepala Dinasnya,” katanya.

Pertanyaan Fitra soal Rp4 triliun dana hibah dari pemerintah pusat pun menurut Uus salah, karena pemerintah pusat mengirimkannya dalam bentuk barang. “Tapi saya lupa barang apa saja yang dikirim, harus dicek lagi,” katanya.