TANGERANG – Mata Ananta Wahana terbelalak ketika menatap perincian bantuan sosial (bansos) dan hibah dalam lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) 2015. Dana bansos kota itu berubah dari Rp29,5 miliar menjadi Rp105 miliar.

“Itu dari Rp 29 miliar menjadi Rp 105 miliar, spektakuler sekali. Hampir 256 persen,” ujar Ananta selaku anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dikutip Detik.

Lampiran itu sampai ke tangan Ananta ketika mengevaluasi APBD Kota Tangsel pada November 2015. Menurut Ananta, dari Rp 105 miliar itu, Rp 76 miliar sudah cair, di antaranya mengucur ke 106 organisasi kemasyarakatan di Tangsel sepanjang Agustus hingga November lalu. “Ini sudah ada yang dicairkan dan ada yang dalam proses pencairan. Sedangkan yang Rp29 miliar APBD sudah cair,” ujarnya.

Motif politik pun terasa dalam pembengkakan anggaran ini. Kebetulan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany menggandeng wakilnya, Benyamin Davnie, maju kembali dalam pilkada serentak pada 9 Desember 2015.

Pasangan ini didukung enam partai, yakni Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Ananta lantas membentuk Forum Semangat Rakyat untuk menelusuri dana bansos dan hibah tersebut. Dia menggandeng Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) guna mengungkap indikasi penyalahgunaan dana APBD itu untuk kepentingan calon petahana. “Kami pasang informan di beberapa titik,” kata Sekretaris Jenderal Fitra, Yenny Sucipto.

Hasilnya, ditemukan dana bansos mengalir ke 22 lembaga penerima yang berpotensi menyokong Airin-Benyamin. Misalnya, Rp500 juta mengalir ke Komite Nasional Pemuda Indonesia Tangsel, yang ketuanya dijabat Eeng Sulaiman, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PPP Tangsel.

Ditemukan pula Dewan Masjid Tangsel mendapat kucuran Rp5,6 miliar. Ketua Dewan Masjid Indonesia Tangsel adalah Heli Slamet. Dia saat ini menjabat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkot Tangsel, yang diduga kuat aktif terlibat dalam pemenangan pasangan nomor urut 3 itu.

Lantas, Komunitas Ukhuwah Remaja Madani menerima Rp100 juta, Yayasan KAHFI Rp90 juta, dan Karang Taruna Tangsel Rp500 juta. Ketiga ormas itu dipimpin oleh Abdul Rosyid, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tangsel, yang juga pernah menjadi sekretaris pribadi Airin.

Yenny menyebutkan, pihaknya juga menemukan beberapa lembaga penerima bansos yang tidak jelas alias bodong. Dia curiga organisasi ini sengaja dibentuk ataupun dikuasai oleh tim sukses Airin-Benyamin.

“Seperti forum guru, ini tidak jelas. Kemudian kami juga menemukan ada satu lembaga, tapi ini ternyata milik tim suksesnya,” ujar Yenny. Bahkan, beberapa organisasi penerima bansos mencatat Airin sebagai ketua atau pembinanya.

Temuan Ananta bukan hanya gelontoran bansos dan hibah ke ormas. Dana APBD-P juga disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah. Sebesar Rp40 miliar disalurkan melalui Kantor Kesejahteraan Pembangunan dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas). “Apa kegiatan Kesbangpol hingga diberi begitu banyak?” tanya Ananta.

Benyamin langsung membantah tudingan adanya dana hibah dan bansos untuk kepentingan pemenangan dirinya dan Airin. Pemerintah Kota Tangsel sudah memenuhi pedoman Menteri Dalam Negeri agar tidak mencairkan dana bansos dan hibah untuk 2015.

Proses pencairan dana bansos dari APBD murni 2015 sebesar Rp29 miliar baru akan dilakukan Pemkot Tangsel setelah 9 Desember mendatang. “Sesuai arahan Mendagri, itu tidak boleh dicairkan. Nanti bisa dicairkan setelah 9 Desember 2015. Jadi, sekarang di Tangsel tidak ada hibah atau bansos,” ujarnya.

Kalaupun ada penambahan signifikan dalam APBD-P 2015, kata Benyamin, itu diperuntukkan bagi penyelenggaraan pilkada itu sendiri. Antara lain untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah Tangsel Rp61 miliar, Panitia Pengawas Pemilu Tangsel Rp6,8 miliar, dan untuk anggaran pengamanan. “Jadi memang itu untuk pilkada. Dari mana memangnya anggaran pilkada ini?” kata Benyamin.

Ananta mengatakan tidak mungkin dana bansos dan hibah turun setelah pilkada. Sebab, waktunya sangat mepet dengan penutupan anggaran 2015. “Enggak mungkin. Anggaran 2015, baik murni maupun perubahan, tanggal 15 Desember itu sudah tutup kas,” katanya.

Ananta pun tak mau tinggal diam. Pernyataan Benyamin mengenai pencairan dana bansos dan hibah bertolak belakang dengan temuannya. Karena itu, dia melaporkan penyaluran bansos dan hibah Tangsel tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketua Panwas Kota Tangsel Muhamad Acep mengaku sudah mendengar masalah penyelewengan dana bansos itu. Namun, Panwas tidak proaktif untuk menindaklanjutinya. “Persoalannya nggak ada yang melapor,” katanya.