TANGERANGNews.com-Biaya pendidikan sekolah negeri di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai dikeluhkan sejumlah orangtua murid. Untuk membeli buku pelajaran mencapai Rp 1,7 Juta. Belum lagi uang untuk seragam, hingga mata pelajaran praktik seperti lab komputer.
"Saya bayar buku saja Rp1,7 juta. Seragam juga bayar Rp700 ribu. Saya enggak ngerti, setahu saya ada BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tapi tetap diminta uang dari sekolah," kata Tira salah seorang orangtua murid di SMA Negeri 7 Tangsel, Senin (25/07/2016).
Sementara dirinya bersama orangtua murid lain, selama ini belum pernah menerima informasi tentang dana BOS di SMA Negeri 7 Tangsel.
Bahkan dirinya tahu, praktek penerimaan siswa baru yang merupakan urusan luar dana operasional sekolah.
"Macam-macam besarannya, dari Rp 3 sampai Rp6 juta. Ada juga yang Rp 30 juta kok, tergantung gimana kesepakatannya sama sekolahan. Saudara saya juga di SMPN 16 Pondok Jaya Serut diminta Rp5 juta," tuturnya
Hal yang sama juga diutarakan Jajat orangtua murid yang lain. Dia menceritakan bagaimana anaknya yang baru lulus dari SD Negeri 1 Lengkong Wetan sempat dimintai uang untuk lab komputer setiap bulan.
"Saya masih dipungut, tuh. Uang lab komputer, berapa ratus ribu saya lupa. Kalau enggak salah, Rp 250.000," ujar Jajat.
Menurut Jajat dia tidak bermasalah jika harus dimintai biaya tertentu oleh pihak sekolah. Tetapi, dia menyayangkan kebijakan pungutan uang tersebut jika dikenakan kepada murid dari kalangan menengah ke bawah.
"Kasihan buat orang yang enggak punya uang. Janjinya Wali Kota kan sekolah gratis, kemarin pas pemilihan lagi juga bilang kalau sekolah mau digratisin, tapi kenyataannya?" ucap Jajat.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangsel Mathodah ketika dihubungi ponselnya tidak diangkat. Pihak sekolah juga belum bersedia untuk ditemui ketika didatangi.
Nasib apes menimpa Khoirul Anwar, pedagang martabak mini yang biasa berjualan di Jalan AMD Raya, Larangan, Kota Tangerang.
TODAY TAG
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Meningkatnya kasus batu saluran kemih, gangguan prostat, dan penyakit ginjal di Indonesia mendorong kebutuhan akan layanan kesehatan yang mampu menangani pasien secara menyeluruh.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memulai penyusunan dokumen kriteria kesiapan (readiness criteria), sebagai bagian dari dukungan terhadap rencana pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews