TANGERANGNEWS.com-Rencana Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan perluasan pembangunan RSUD Tangsel tahap 3 mendapat kritikan dari warga sekitar RSUD. Pasalnya ada 22 kepala keluarga yang diharuskan mengosongkan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan tersebut.
Warga RT02/02, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, yang sudah puluhan tahun mendiami lahan tersebut mengaku kecewa dengan langkah pemerintah, melalui Kantor Kelurahan Pamulang Barat yang dianggap mendadak dan terkesan melupakan jasa para guru yang banyak mendiami lahan tersebut.
Bayu, salah seorang perwakilan warga yang ditemui TangerangNews.com, Selasa (8/8/2017) mengatakan, ke 22 KK yang mendiami lahan tersebut memang mendiami lahan pemerintah dan mereka tidak memiliki bukti kepemilikan surat untuk mendiami lahan tersebut.
"Kami sudah 40 tahun tinggal di sini, kami siap pindah tapi tolong kami di manusia kan," ungkap Bayu.
Dirinya dan puluhan warga di sana mengaku kecewa, pasalnya dalam sosialisasi yang disampaikan pihak kelurahan, disebutkan bahwa tidak akan ada ganti rugi dan uang kerahiman untuk warga yang mendiami lahan tersebut.
"Orang sini banyak yang tidak mampu, mau mindahin barang-barang pake apa dan kami mau pindah kemana," keluh Bayu.
Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Tangsel Ahmad Syawqi mengatakan, pihaknya sudah kordinasi antara internal DPRD dengan Pemerintah dan dalam kordinasi tersebut, pihaknya meminta ada perhatian khusus bagi para warga Tangsel yang akan terkena gusuran.
"Kami di Komisi 1 telah meminta hal tersebut dikaji lagi supaya ada bentuk perhatian dari Pemkot terhadap warga yang tergusur," ungkap Syawqi.(RAZ)
Sosok pemain muda Marselino Ferdinan menjadi sorotan setelah mencetak dua gol kemenangan bagi Timnas Indonesia dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi pada 19 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).
TODAY TAG
Musik sudah menjadi teman setia dalam berbagai momen kehidupan, dari perjalanan hingga bersantai di rumah.
Kehadiran aplikasi Temu marketplace asal China kian menjadi sorotan banyak pihak. Baru-baru ini, media asing menyinggung kebijakan pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk memblokir aplikasi tersebut.
Tidak bisa dimungkiri, dalam sistem kapitalisme sumber pemasukan utama negara didapatkan dari pajak. Maka tidak heran jika akhirnya berbagai cara dilakukan demi menertibkan rakyat dalam membayar pajak
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
