Kemiskinan Ekstrem: Pelanggaran HAM yang Terabaikan
Senin, 30 Juni 2025 | 15:57
Dalam banyak laporan pembangunan, kemiskinan sering digambarkan melalui statistik: angka pengangguran, persentase penduduk miskin, dan garis kemiskinan.
TANGERANGNEWS.om-Sehari jelang penutupan penerimaan berkas perbaikan pendaftaran Bacaleg di Tangsel. Baru dua partai politik yang datang dan telah melengkapi berkas perbaikan.
"Baru Golkar dan PKB yang lengkap, yang lain sudah datang konsultasi," ucap Komisioner KPU Tangsel Mujahid Zein, Senin (30/7/2018).
Mujahid mengatakan penerimaan berkas perbaikan bacaleg oleh KPU Tangsel sendiri diterima hingga esok, Selasa (31/7/2018). Saat menyerahkan berkas perbaikan bacaleg, ia meminta partai politik telah melengkapi berkas persyaratan sebagaimana diatur dalam PKPU No. 20/2018
"Besok sampe jam 24.00 ditunggu berkasnya, dan tidak ada perpanjangan penerimaan berkas perbaikan lagi," tegas Mujahid.
Ditambahkan alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, rata-rata perbaikan berkas pendaftaran bacaleg yang masih kurang diantaranya berkas fotokopi ijazah yang belum dilegalisir, ketiadaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat keterangan dari pengadilan, hingga surat keterangan sehat dari rumah sakit yang ditunjuk KPU.
"Kalau ada caleg yang berkasnya masih belum memenuhi syarat, maka akan kita TMS kan (Tidak memenuhi Syarat) dan tidak bisa dilakukan lagi pergantian oleh partai," tukasnya.(MRI/RG)
Dalam banyak laporan pembangunan, kemiskinan sering digambarkan melalui statistik: angka pengangguran, persentase penduduk miskin, dan garis kemiskinan.
Bertepatan dengan masa liburan sekolah tahun 2025, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini kembali menggelar Program Khitanan Massal Gratis, Minggu 29 Juni 2025.
Berbekal pengalaman panjang di industri hiburan sebagai manajer artis, Firmansyah kini menapaki dunia bisnis dengan membawa cita rasa kampung halamannya ke Kota Tangerang.
Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Tangerang Selatan Alex Prabu menanggapi serius hasil audit BPK Provinsi Banten atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Anggaran 2024 pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah