Connect With Us

KPU Tegaskan Rumah Ibadah Dilarang Jadi Tempat Kampanye

Rachman Deniansyah | Kamis, 21 Februari 2019 | 20:40

| Dibaca : 751

KPU Kota Tangerang Selatan menggelar deklarasi atas pelarangan rumah ibadah yang dijadikan tempat berkampanye politik, penyebaran isu hoax, SARA dan radikalisme, Kamis (21/2/2019). (TangerangNews/2019 / Rachman Deniansyah)

 

TANGERANGNEWS.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan menggelar deklarasi terkait larangan rumah ibadah yang dijadikan tempat berkampanye politik, penyebaran isu hoaks, SARA dan radikalisme, Kamis (21/2/2019).

Deklarasi tersebut dilaksanakan di tiga tempat yang menjadi perwakilan rumah ibadah, yakni Gereja Katolik Santo Laurensius, Alam Sutera, Masjid Nur Asmaul Husna yang juga berada di kawasan Alam Sutera, dan berakhir di Klenteng Konghucu, Pondok Jagung.

KPU Kota Tangerang Selatan menggelar deklarasi atas pelarangan rumah ibadah yang dijadikan tempat berkampanye politik, penyebaran isu hoax, SARA dan radikalisme, Kamis (21/2/2019).

Turut hadir dalam kegiatan ini, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany, Kapolres AKBP Ferdy Irawan, Dandim 0506 Tangerang Letkol Infanteri Faisol Izuddin, Kajari Bima Suprayoga, Dan Bawaslu Tangsel.

Pada kesempatan ini, Airin menyampaikan bahwa menjelang hari pencoblosan pemilu pada 17 April 2019 nanti, tidak menutup kemungkinan suasana persaingan antar peserta pemilu semakin ketat di tingkat bawah. Oleh karena itu, para pemuka agama, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk betul-betul melaksanakan peraturan yang telah diatur oleh pelaksana pemilu.

"Ada sekira 600-an rumah ibadah, baik itu masjid, gereja, vihara, klenteng, pura, ataupun yang lainnya. Kita minta untuk menyampaikan kepada umatnya dengan penuh kedamaian, apalagi sekarang kan kampanyenya panjang sekali. Dan juga untuk menolak hoaks dan radikalisme," ungkap Airin.

Sementara Ketua KPU Tangsel, Bambang Dwitoro mengatakan, bahwa deklarasi itu berkaitan dengan ketentuan kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 32 Tahun 2018, tentang perubahan atas PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dan PKPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

"Kampanye adalah bagian dari pendidikan politik dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Semua itu sudah diatur dalam PKPU, sehingga sekarang kita deklarasikan bersama-sama bahwa rumah ibadah dilarang dijadikan tempat berkampanye," jelas Bambang. 

Ketua KPU Tangsel, Bambang Dwitoro.

Sementara, Ketua Bawaslu Tangsel, Muhamad Acep mengungkapkan, deklarasi semacam ini sangat diperlukan, mengingat sejauh ini telah ada beberapa pengaduan kepada pihaknya bahwa ada masjid dan gereja yang dijadikan tempat berkampanye politik.

"Yang kita dapat itu bukan hanya di masjid, di gereja pun ada. Videonya juga sudah ada yang kirim ke kita. Cuma memang masyarakat ini takut melapor, saya nggak tahu takut karena apa, cuma mengirimkan video. Sehingga kita harus mencari saksi-saksi dan faktanya sendiri," ungkap Acep.

Menurutnya, dalam Undang-undang (UU) Pemilu dijelaskan, bahwa pelaksana kampanye ataupun tim kampanye tak boleh melakukan kegiatan kampanye di rumah ibadah. Meski begitu, disebutkannya, secara individu para pengurus rumah ibadah tersebut tetap boleh memberikan dukungan politik kepada calon manapun.

"Maka tidak semena-mena juga semua kegiatan di rumah ibadah itu pelanggaran.Misalnya pengurus masjid, pengurus gereja, jadi tim kampanye boleh atau tidak? ya boleh, yang tidak boleh itu berkampanye di rumah ibadahnya," bebernya.

Jelas dia, pada Bab VIII Pasal 69 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu menjelaskan mengenai larangan dan sanksi. Dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dijelaskan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Apabila terdapat pelanggaran, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (3) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 disebutkan, bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dapat dikenai sanksi berupa leringatan tertulis, dan penghentian kegiatan kampanye.

"Pasal pelarangannya ada, soal sanksinya harus dilihat ada unsur atau tidak. Kalau ada unsurnya, bisa diberikan sanksi, misalnya menyampaikan visi misi, mengajak orang untuk memilih pasangan atau calon tertentu, atau mungkin ada atribut-atribut kampanye," tukas Acep.(RMI/HRU)

WISATA
Tempat Wisata di Kabupaten Tangerang Diawasi Selama Libur Natal-Tahun Baru 

Tempat Wisata di Kabupaten Tangerang Diawasi Selama Libur Natal-Tahun Baru 

Jumat, 26 November 2021 | 12:45

TANGERANGNEWS.com - Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Tangerang, Banten, mengawasi sejumlah tempat wisata selama libur Natal dan Tahun Baru 2022

OPINI
Paramount Petals Sabet Penghargaan Indonesia PropertyGuru Awards 2021

Paramount Petals Sabet Penghargaan Indonesia PropertyGuru Awards 2021

Senin, 6 Desember 2021 | 11:37

TANGERANGNEWS.com-Paramount Petals sebagai sebuah kota mandiri di Kabupaten Tangerang yang dikembangkan Paramount Land berhasil menyabet penghargaan Indonesia PropertyGuru Awards 2021

MANCANEGARA
Alhamdulillah, 18.752 Jemaah Umrah Akhirnya Berangkat Desember

Alhamdulillah, 18.752 Jemaah Umrah Akhirnya Berangkat Desember

Selasa, 30 November 2021 | 13:54

TANGERANGNEWS.com-Setelah sempat ditunda cukup lama akibat COVID-19, akhirnya para jemaah umrah Indonesia bisa berangkat ke tanah suci pada bulan Desember 2021

TOKOH
Banting Mahasiswa di Tangerang, IPW: Brigadir NF Langgar Protap

Banting Mahasiswa di Tangerang, IPW: Brigadir NF Langgar Protap

Kamis, 14 Oktober 2021 | 08:23

TANGERANGNEWS.com–Indonesia Police Watch (IPW) menilai tindakan oknum polisi Brigadir NP yang membanting mahasiswa saat pengamanan unjuk rasa rasa di depan Kantor Bupati Tangerang, Banten

"Membuat Janji dan Menepatinya adalah cara terbaik membangun merek"

Seth Godin