Connect With Us

Diduga Curangi Caleg, PPK Ciputat Terancam Pidana Pemilu

Rachman Deniansyah | Kamis, 23 Mei 2019 | 21:48

| Dibaca : 2305

Komisioner Bawaslu Tangsel, Ahmad Jazuli saat diwawancarai Tangerangnews di Kantor Bawaslu Tangsel, Jalan Alamanda, Rawa Buntu, Serpong, Tangsel, Kamis (23/5/2019). (@TangerangNews / Rachman Deniansyah)

TANGERANGNEWS.com-Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Tangerang Selatan mulai menangani dugaan tindak pidana Pemilu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ciputat. 

Dugaan atas tindak Pemilu tersebut dilakukan oleh salah satu anggota PPK Ciputat, dengan dugaan melakukan penambahan dan pengurangan suara. 

"Dugaan ada pengurangan dan penambahan suara yang dilakukan saat proses rekapitulasi tingkat PPK oleh penyelenggara (Pemilu) di Ciputat," jelas Komisioner Bawaslu Tangsel, Ahmad Jazuli di ruang kerjanya, Kantor Bawaslu Tangsel, Jalan Alamanda, Rawa Buntu, Serpong, Tangsel, Kamis (23/5/2019).

Lanjutnya, dugaan tindak pidana Pemilu itu berdasarkan laporan Abdul Kohar yang merupakan seorang caleg dari partai Hanura.

"Buktinya dia (Kohar) bawa, berupa salinan C1 yang menunjukkan suaranya yang berkurang, dan ada pula penambahan untuk caleg lain di satu partai," tuturnya. 

Kepada TangerangNews, Jazuli juga mengatakan, saat ini, pembahasan telah masuk pada tahap pertama atau disebut SG1.

"Ketika diklarifikasi berkas lengkap kemudian diregister. Setelah register 1x24 jam dibahas oleh Gakkumdu di SG1 seperti saat ini. Pembahasannya yaitu menentukan pasal apa yang dikenakan dan siapa saja yang dipanggil," beber Jazuli. 

Dijelaskan Jazuli, dari pembahasan SG1 ini, nanti dilanjutkan pada proses pemanggilan para pihak, terutama pelapor, saksi, dan terlapor. 

Jazuli menjelaskan, proses tersebut masih cukup lama, yaitu proses klarifikasi, kajian, putusan, dan lanjut SG2 yaitu penyelidikan. 

"Kemungkinan jika sampai ke penyelidikan, bisa sampai membuka C1 hologram," imbuhnya. 

Dikatakan olehnya, jika memang benar terbukti bahwa terlapor dengan sengaja melakukan pengurangan dan penambahan suara, maka terlapor akan dikenakan hukuman pidana yang merujuk pada pasal 532 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. 

"Jika dengan sengaja melakukan itu, terlapor akan dikenakan hukuman pidana sesuai pasal 532 UU Nomor 7 tahun 2017 dengan hukuman paling lama 4 tahun kurungan penjara serta denda Rp48 juta," tukasnya.(MRI/RGI)

OPINI
Masih adakah Sumpah Pemuda? 

Masih adakah Sumpah Pemuda? 

Kamis, 29 Oktober 2020 | 13:49

Ahmad Romadhon Abdillah

PROPERTI
Zora BSD City Rumah Pintar Mulai Rp4,8 M

Zora BSD City Rumah Pintar Mulai Rp4,8 M

Sabtu, 28 November 2020 | 19:50

TANGERANGNEWS.com– Minat masyarakat kelas atas atau high end di Tanah Air terhadap

HIBURAN
VIDEO : Pria Ini Kaget Lihat Tagihan Makan di Restoran Mewah

VIDEO : Pria Ini Kaget Lihat Tagihan Makan di Restoran Mewah

Minggu, 20 September 2020 | 11:50

TANGERANGNEWS.com-Video yang memperlihatkan seorang pia makan di restoran mewah viral di media sosial. Hal itu karena jumlah tagihan harga makanan yang fantastis, bahkan mengejutkan si pria tersebut

BISNIS
8 Tips Beli Mobil Bekas Saat COVID-19 Agar Keuangan Tidak Terganggu

8 Tips Beli Mobil Bekas Saat COVID-19 Agar Keuangan Tidak Terganggu

Minggu, 15 November 2020 | 20:09

TANGERANGNEWS.com-Beberapa orang mungkin berpikir, bahwa membeli mobil bekas untuk mobilitas sehari-hari tentu lebih untung karena menjadi solusi memiliki mobil dengan dana terbatas

"Putuskan Hubungan pada orang palsu untuk alasan yang benar. Bukan memutuskan orang benar dengan alasan Palsu."

Rather Aadil