Connect With Us

Soal Legalisir KK, Disdukcapil Tangsel Kritik Persyaratan PPDB 2019

Rachman Deniansyah | Senin, 17 Juni 2019 | 16:55

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tangsel, Jalan Raya Serpong, Cilenggang, Serpong, Tangsel. (TangerangNews/2019 / Rachman Deniansyah)

 

TANGERANGNEWS.com-Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tangsel, Dedi Budiawan menanggapi persyaratan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK tahun 2019. 

Diketahui, salah satu persyaratan itu  adalah melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir pihak Disdukcapil.

Hari ini, antrean panjang warga pun terjadi di Kantor Disdukcapil Tangsel, Jalan Raya Serpong, Cilenggang, Serpong, Tangsel sejak loket pelayanan dibuka.

pendidikan

Sebelumnya, Budiawan mengaku kaget, karena pihaknya tidak mendapat informasi tersebut perihal hal itu.

Budiawan pun kemudian melontarkan kritik terkait kebijakan yang mengharuskan calon siswa untuk melampirkan KK yang dilegalisir sebagai syarat administrasi PPDB SMA/SMK.

Kritik Budiawan tersebut dikarenakan tidak ada kordinasi dari pihak terkait perihal tersebut. Sehingga menurutnya, warga Tangsel pun didera keluh kesah karena terjadi antrean panjang di Kantor Disdukcapil Tangsel.

"Kalau kita siap-siap saja. Buktinya langsung kita buka stand helpdesk sampai empat meja dengan 10 petugas. Yang kasihan itu warga, harus jauh-jauh datang kesini (Kantor Disdukcapil Tangsel), antre panjang dan panas-panasan," kata Budiawan kepada TangerangNews , Senin (17/6/2019).

Semestinya, menurut dia, KK yang telah ditandangani olehnya serta telah dibubuhi stempel itu sudah cukup sebagai bukti otentik dokumen kependudukan untuk persyaratan PPDB, tanpa harus menyertakan lembaran fotokopi yang dilegalisir. Terlebih  jika PPDB tersebut menggunakan sistem daring ( online ). 

"Kalau sudah diteken (tanda tangan) saya mah sudah benar. Dan jika ada rekayasa atau masih teken Camat dengan sendirinya sistem menolak," jelasnya.

Di hari pertama ini, Budiawan menyebut, paling tidak sudah ada sekitar 300 pendaftar yang memohon legalisir. Mereka yang datang tersebut bahkan lokasi rumahnya cukup jauh dari kantor Disdukcapil Tangsel. 

"Karena jika disosialisasikan dari jauh-jauh hari, buat KK bisa di kelurahan, gak perlu jauh-jauh ke dinas dan antre," tambahnya.

Budiawan pun sangat menyayangkan tidak ada kordinasi tersebut. Padahal, untuk pelayanan legalisir KK itu cukup di kantor Kelurahan masing-masing warga.

"Paling tidak, kalau ada sosialisasi lebih dulu, akan menyiapkan pelayanan kepada setiap warga di masing-masing kelurahan," tukasnya.(RMI/HRU)

TEKNO
Mahasiswa Tangerang Bikin Portal Digital, Bantu Warga Akses Suket Tidak Mampu hingga Pengantar Nikah

Mahasiswa Tangerang Bikin Portal Digital, Bantu Warga Akses Suket Tidak Mampu hingga Pengantar Nikah

Rabu, 11 November 2026 | 20:30

Tim dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT (STTI NIIT/I-TECH) berkolaborasi dengan Pengurus RW 12 Perumahan Villa Ilhami Blok Mina, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang

WISATA
Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Kamis, 12 November 2026 | 19:34

Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga masyarakat dalam mengoptimalkan potensi besar pariwisata di Provinsi Banten.

PROPERTI
Hanya 168 Unit, Summarecon Serpong Hadirkan Hunian Tepi Danau Bernuansa French Riviera

Hanya 168 Unit, Summarecon Serpong Hadirkan Hunian Tepi Danau Bernuansa French Riviera

Kamis, 19 November 2026 | 20:04

PT Summarecon Agung Tbk melalui unit usahanya, Summarecon Serpong, bersiap meluncurkan proyek hunian low-rise terbaru bertajuk Mondeux Lake Condovillas di kawasan premium The Springs, Gading Serpong, Tangerang.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill