TANGERANGNEWS.com-Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah dinanti oleh warga terdampak COVID-19 di Tangerang Selatan, akhirnya mulai dicairkan, Senin (4/5/2020).
Bantuan dari Provinsi Banten ini, akan disalurkan kepada sebanyak 5.635 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), secara bertahap.
"Per hari ini sudah siap disalurkan ke 5.635 KPM, dari total 22.258 KPM yang akan menerima melalui Bansos Provinsi Banten," jelas Kepala Dinas Sosial Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman saat dikonfirmasi, Senin (4/5/2020).
Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp600 ribu itu dapat langsung diambil oleh warga melalui Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) terdekat.
"Penyaluran berjalan sesuai jadwal, seperti biasa di kantor cabang BSS dan Ciputat, dan unit kas keliling yang ditempatkan di kelurahan," jelas Wahyu.
Masyarakat pun dapat mengambil bantuan uang tunai ini di lima tempat berbeda.
"Melalui BJB syariah di Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kelurahan Cirendeu, KCP BJBS Boulevard, KCP BJBS Juanda, Ciputat, dan Kelurahan Serua Indah," ujar Sekretaris Dinas Sosial Kota Tangsel Saripudin Prawirya.
Dalam sehari ini, masyarakat yang dapat mengambil bantuan tersebut baru sebanyak 264 kepala keluarga (KK).
Sedangkan, untuk warga lainnya dapat mengambil di hari berikutnya sesuai jadwal. Adapun, jadwalnya akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
"Untuk hari ini baru 264. Di Kelurahan Pondok Kacang Barat 60 KK, Kelurahan Cirendeu 64 KK, KCP Boulevard 40 KK, KCP Juanda Ciputat 40 KK, dan di Kelurahan Serua 60 KK," tutupnya.(RAZ/HRU)
PT PLN (Persero) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan yang terintegrasi dengan pengelolaan ruang laut.
TODAY TAG
Pemerintah Malaysia memutuskan menurunkan harga solar menjadi 2,10 ringgit Malaysia atau sekitar Rp9.061 per liter mulai Juli 2026.
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang terus mematangkan langkah menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten yang akan digelar di Kota Tangerang Selatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar rapat pengurus
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menilai, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, dapat menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah (Perda) anti LGBT.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews