Connect With Us

Meski Sudah Ditetapkan, Paslon Cawalkot Tangsel Masih Dilarang Kampanye

Rachman Deniansyah | Rabu, 23 September 2020 | 19:35

Komisioner Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Tangsel Slamet Santosa saat menyampaikan pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Cawalkot) Tangsel masih dilarang berkampanye di kantor KPU Tangsel, Rabu (23/9/2020). (@TangerangNews / Rachman Deniansyah)

TANGERANGNEWS.com-Meski telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Cawalkot) Tangsel masih dilarang berkampanye.

Hal tersebut dijelaskan Komisioner Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Tangsel Slamet Santosa di kantor KPU Tangsel, Jalan Raya Serpong, Setu, Tangsel, Rabu (23/9/2020). 

"Setelah penetapan, itu ada tiga hari masa kosong, atau belum adanya masa kampanye yang ditentukan pada tahapan Pilkada," ujar Slamet usai penetaan Paslon Cawalkot Pilkada Tangsel. 

Jika ditemukan selama masa belum diperbolehkan kampanye tersebut terjadi pelanggaran, Bawaslu tak segan melakukan penindakan. 

"Itu merupakan pelanggaran. Tim paslon tidak boleh melakukan sosialisasi dalam bentuk apapun selama masa tenang setelah penetapan pasangan calon," jelas Slamet. 

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada. 

"Salah satu larangannya yaitu kampanye di luar jadwal. Jika melanggar sanksinya adalah pidana, dipenjara paling singkat 15 hari atau maksimal tiga bulan, dengan denda minimal Rp100 ribu, atau maksimal Rp1 juta," tegasnya. 

Slamet mengatakan, setiap pasangan calon baru dapat berkampanye sejak tanggal 26 September 2020 mendatang. 

"Tahapan kampanye dimulai tangga 26 sampai 5 hari sebelum pencoblosan. Artinya tiga hari ini diharapkan tidak melakukan pertemuan," pungkasnya. (RMI/RAC)

NASIONAL
Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:45

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah minimum bukan penyebab utama penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

KAB. TANGERANG
Gadis 16 Tahun yang Kabur ke Apartemen PIK 2 Diduga Korban Kekerasan Seksual Modus Pengantin Pesanan

Gadis 16 Tahun yang Kabur ke Apartemen PIK 2 Diduga Korban Kekerasan Seksual Modus Pengantin Pesanan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 20:46

Seorang siswi SMK berusia 16 tahun asal Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar) yang dilaporkan kabur ke apartemen kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, diduga korban kekerasan seksual warga negara China.

BANTEN
PLN Perluas Ruang Belajar Anak Pulau Panjang lewat Bridge Banten

PLN Perluas Ruang Belajar Anak Pulau Panjang lewat Bridge Banten

Jumat, 16 Oktober 2026 | 20:44

Di tengah keterbatasan akses akibat kondisi geografis kepulauan, SD Negeri Pulo Panjang 2, Kabupaten Serang, mendapat tambahan fasilitas pendidikan melalui program Bridge Banten dari PT PLN (Persero) UID Banten.

OPINI
Darurat Perundungan, Saatnya Islam Menjadi Solusi Hakiki

Darurat Perundungan, Saatnya Islam Menjadi Solusi Hakiki

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:02

Orang tua mana yang tidak hancur hatinya, ketika melihat anaknya tersakiti? Terlebih jika peristiwa menyakitkan itu terjadi di lingkungan sekolah, tempat yang semestinya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, bertumbuh

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill