TANGERANGNEWS.com-Antusias tinggi para penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Tangerang Selatan menyebabkan terjadinya kerumunan di sejumlah tempat penyaluran.
Salah satunya seperti yang terjadi di Kelurahan Pondok Benda, Pamulang, Kota Tangsel, Minggu (10/1/2021).
Pantauan Tangerangnews.com, antrean yang begitu padat dan menyebabkan kerumunan itu terjadi meski Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kini telah berlaku di Tangsel, sejak Sabtu (9/1/2021) kemarin.
Para penerima pun rela mengantre dan berdesak-desakan demi menerima bantuan sebesar Rp300 ribu dari Pemerintah Pusat tersebut.
Seperti salah satunya yang dilakukan oleh warga Pondok Benda, Pamulang, Misni, 53. Ia rela mengantre hingga hampir pingsan, sehingga harus diwakilkan oleh sang anak yang mengantarnya.
"Iya ramai banget, akhirnya saya menghindar saja. Sudah enggak kuat, mau pingsan," kata Misni.
Kepada Tangerangnews.com, ia mengeluhkan pembagian bantuan yang begitu lama. Hingga pukul 17.00 WIB, ia belum juga mendapatkan bantuan uang tunai tersebut.
"Saya ke sini sesuai jadwal. Saya datang kurang dari pukul 15.00 WIB. sampai sekarang belum kedapetan," imbuhnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Sosial Tangsel Wahyunoto Lukman mengatakan kerumunan memang menjadi kendala dalam pembagian tersebut.
Hal ini terjadi akibat antusias warga yang begitu tinggi untuk mendapatkan bantuan.
"Kendala yang dihadapi adalah kepatuhan prokes (protokol kesehatan) COVID-19, kita pahami antusias dan ketidaksabaran penerima bantuan," jelas Wahyu saat dihubungi melalui pesan singkat.
Untuk mengantisipasi itu, Wahyu pun mengerahkan Satuan Tugas COVID-19 dalam pembagian bantuan.
"Terjadinya kerumunan tidak akan pernah kita toleransi. Kita akan bubarkan agar hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan," tegasnya. (RAZ/RAC)
Richard Lee menantang Samira Farahnaz alias Doktif untuk hadir dalam sidang kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menjerat dirinya sebagai terdakwa.
TODAY TAG
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence /AI) kerap dianggap sebagai ancaman hilangnya lapangan pekerjaan.
Besarnya arus kendaraan di suatu kawasan dinilai tidak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur utama bagi pelaku usaha ritel dalam menentukan lokasi ekspansi bisnis.
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews