Trump Umumkan Darurat Ekonomi Nasional, Sebut AS Diperlakukan Tidak Adil dalam Perdagangan
Kamis, 3 April 2025 | 14:25
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan keadaan darurat ekonomi nasional pada Selasa, 2 April 2025, waktu setempat.
TANGERANGNEWS.com-Puluhan pompa penyedot air kini disiagakan guna mengantisipasi terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), jika hujan dengan intensitas tinggi kembali mengguyur.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menuturkan, terdapat dua jenis pompa yang kini disiagakan. Pompa jenis listrik dan pompa bertenaga diesel
"Yang sudah ada di PU pompa listrik 27 unit, pompa diesel 18 unit, kami siagakan," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin, 8 November 2021.
Seluruh pompa air dipasang di titik rawan yang sudah dipetakan. Dengan upaya tersebut, ia berharap agar banjir seperti yang terjadi pada Minggu, 7 November 2021 kemarin, dapat diminimalisir.
"Kita tempatkan sesuai dengan data sebaran rumah pompa air, terdapat 45 titik rawan banjir," imbuhnya.
Selain menyiagakan puluhan pompa air, pihaknya kini juga sedang melakukan sejumlah upaya seperti normalisasi beberapa aliran sungai. Tujuannya agar mampu menampung debit air jika hujan yang berlebih.
"Penyebab banjir karena tingginya intensitas curah hujan, meningkatnya debit aliran di daerah hulu dan penyempitan dimensi saluran maupun sungai di daerah perbatasan baik DKI Jakarta maupun Kota Tangerang," terang Benyamin.
Saat ini, normalisasi sedang berjalan di beberapa wilayah yang memang rawan terendam banjir. Di antaranya seperti di Kampung Bulak, Pondok Maharta, wilayah Ciputat Baru, serta wilayah lainnya.
"Serta perlu adanya normalisasi, khususnya di Kali Angke perbatasan Kota Tangerang," pungkas Benyamin.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan keadaan darurat ekonomi nasional pada Selasa, 2 April 2025, waktu setempat.
Sejak resmi menjadi kota administratif pada 28 Februari 1993 setelah sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang telah menginjak usia ke-32 pada Jumat, 28 Februari 2025.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, banyak sertifikat tanah lama yang belum memiliki peta kadastral.