JIPTS : Andre Diduga Bohongi Publik Mengaku Disantet

| Rabu, 23 Februari 2011 | 16:12

Mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Independen Pemilih Tangsel. (tangerangnews / dira)

TANGERANGNEWS-Calon wakil wali kota Tangsel Andre Taulany, disangka melakukan kebohongan dengan mengaku disantet. Hal itu dikatakan Koodinator Jaringan Independent Pemilih Tangerang Selatan, Aris Budi Sismansyah ketika menggelar aksi demonstrasi menolak adanya trik kampanye.

“Dua hari menjelang pencoblosan 13 November silam, Andre Taulany bikin keterangan kepada wartawan . Yang pada intinya dia mengaku disantet. Dengan barang bukti langsung dibakar. Sebagai gantinya foto tentang barang bukti. Tapi anehnya, foto tersebut bertanggal dua hari sebelum kejadian. Ini kami duga sengaja membohongi publik sebagai trik kampanye untuk mendulang simpati sekaligus memfitnah lawannya,” ujar Aris, hari ini di depan gedung Panwaslu Tangsel.

Menurut Aris, belakangan baru diketahui . Kejadian itu tidak pernah ada . “Berbohong demi menang mungkin masih wajar. Tapi berpura-pura menjadi oang yang di zhalimi, bias panjang hidungnya seperti pinokio,” ujar Aris lagi. Apalagi menurut Aris, kondisi rumah Andre sebagai kandidat pasti dijaga ketat oleh kepolisian. Sehingga, kata dia, tidak masuk akal, apalagi Andre enggan melaporkan itu ke Polisi.

Sementara it, kubu Andre ketika dikonfirmasi melalui anggota Tim Sukses Arsid-Andre, Mohammad Acep mengatakan, pihaknya tidak lah bohong. “Ya, kami tidak melaporkan hal itu karena gaib, siapa yang mengirimkan itu kami sendiri tidak tahu. Makanya kami tak mau lapor ke polisi,” ujar Acep. (DIRA DERBY)

Terpopuler

AYO! TANGERANG CERDAS

Pra SPMB 2026 Kota Tangerang Dibuka 13 April, Ini Jadwal dan Syarat Daftarnya

Selasa, 7 April 2026 | 19:43

Dinas Pendidikan Kota Tangerang resmi membuka masa pendaftaran Pra Seleksi Penerimaan Murid Baru atau Pra SPMB Tahun Ajaran 2026.

KAB. TANGERANG

APBD Aman, Pemkab Tangerang Pastikan Tidak Ada Pemecatan P3K Imbas UU HKPD

Rabu, 8 April 2026 | 21:01

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang memastikan Undang-undang (UU) No 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) tidak berdampak pada pegawai di wilayahnya.