TANGSEL-Sebuah lembaga baru, Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH), akan mengawasi jalannya pemerintahan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie, untuk periode lima tahun depan.
Demikian yang diungkapkan oleh Aru Wijayanto, Koordinator TRUTH, saat peluncuran lembaga itu di sebuah restoran di kawasan Bintaro, Tangsel, Senin (25/4). "Kehadiran TRUTH tak lepas dari pemekaran wilayah Tangsel ini. Sebab, sebagai pilot project, kami ingin Tangsel itu sukses dalam pembangunan," ucapnya.
Menurut Aru, berdasarkan data dan fakta yang ada, dari 205 daerah yang dimekarkan, sekitar 155 kepala daerah yang ada justru terlibat kasus korupsi.
Bahkan dari puluhan ribu anggota DPRD, terdapat 1.500 orang yang kini bergelut pada kasus korupsi.
"Dari tujuh provinsi yang baru saja dimekarkan, ada 1.891 kasus korupsi yang dilaporkan kepada KPK. Provinsi Banten berada di peringkat satu, yakni dengan 591 kasus. Karena itulah kami khawatir, kami tidak mau Tangsel ini terpengaruh oleh tabiat buruk dari Provinsi Banten," ucapnya.
Menurut Aru, TRUTH sebenarnya dibentuk untuk mengawasi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di wilayah Tangerang Raya. Namun mengingat Tangsel ini sebagai wilayah baru yang dimekarkan, dikhawatirkan sarat atas praktik korupsi.
"Dengan adanya kasus korupsi di berbagai daerah pemekaran, tidak tertutup kemungkinan terjadi di Tangsel. Ini yang mesti diwaspadai," tandasnya.
Sementara itu, Ade Irawan, aktivis ICW, yang hadir pada acara itu, menyambut baik pembentukan TRUTH. Menurut dia, maraknya praktik korupsi di daerah, karena mandulnya civil society di daerah itu. Begitu juga di Tangerang ini, meskipun dekat dengan Jakarta, tak ada lembaga swadaya masyarakat atau organisasi yang kritis terhadap eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena mereka semua sudah terkooptasi oleh penguasa dan uang.
"Proses demokrasi memang berjalan di Tangerang ini, namun sangat berat. Karena antara penguasa dan pengusaha terjadi perselingkuhan. Tidak jelas mana yang disebut penguasa, dan mana yang pengusaha," tegas Ade.
Ade sendiri berharap, ke depannya TRUTH selain berani mengungkap kasus korupsi, juga berani membawa kasus tersebut ke aparat hukum. "Kalau cuma sebatas dupiblikasi tapi tidak ada tindak lanjut, ya percuma," tandasnya.
Jazuli Abdillah, akademisi UIN Ciputat, juga memyambut baik kelahiran TRUTH. Kata dia TRUTH harus bekerjasama dengan media massa, untuk mengawasi jalannya pemerintahan di Tangsel. "Sebab ada kecenderungan pada masyarakat, tidak percaya lagi terhadap DPR/DPRD. Wakil rakyat tapi berpihak pada penguasa. Ini yang mengkhawatirkan. Jalan satu-satunya ya mengandalkan organisasi masyarakat dan pers," ucapnya.
Ali Irvan, Sekjen JPTS (Jaringan Pemilih Tangerang Selatan), menambahkan bahwa di Tangsel ini sebenarnya banyak terdapat organisasi masyrakat. Namun organisasi itu sudah merapat kepada penguasa sehingga tidak memperjuangkan aspirasi rakyat lagi. "Saya belum melihat ada organisasi yang kritis. Mudah-mudahan TRUTH tidak seperti itu," ujarnya.(DRA)
