9 Pelajar dan 2 PNS Tangsel Dirazia Satpol PP

| Rabu, 6 Februari 2013 | 18:01

Siswi terjaring dirazia Satpol PP. (tangerangnews / rangga)

TANGERANG-Puluhan petugas Satpol PP Kota Tangerang Selatan (Tangsel) merazia pelajar dan PNS di sejumlah pusat perbelanajaan dan taman. Dalam kesempatan tersebut, sembilan pelajar SMP dan dua PNS berhasil diamankan.

Masing-masing pelajar dan PNS diamankan di dua lokasi berbeda di kawasan BSD, Serpong, Rabu (6/2). Seperti di taman kota dan sejumlah pusat perbelanjaan . Setelah tertangkap, mereka kemudian dibawa ke markas Satpol PP guna dilakukan pendataan.

"Siswa yang tertangkap kami akan laporkan kepada orang tua siswa. Sedangkan PNS kami akan memberitahu kepada kepala dinas,’ ujar Kepala Seksi Operasional Satpol PP Kota Tangsel Khotib, kepada www.TangerangNews.com .

Dua orang PNS yang kedapatan sedang berbelanja di jam kerja menurut Khotib dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangsel. Namun, keduanya terpaksa dilepas kembali lantaran membawa surat izin keluar kantor karena hendak mengikuti kegiatan.

"Ternyata ada surat izin.," jelas Khotib. (KUN)

Terpopuler

TANGSEL

300 Anak Kurang Mampu di Tangsel Dapat Bantuan Alat Sekolah

Kamis, 25 April 2024 | 21:01

Sebanyak 300 anak kurang mampu di Kota Tangerang Selatan dapatkan bantuan alat tulis dan perlengkapan sekolah.

TODAY TAG

WISATA

Libur Lebaran 2024, 6 Rekomendasi Wisata Belanja di Kota Tangerang

Jumat, 12 April 2024 | 06:54

Selama libur Lebaran 2024, Kota Tangerang memiliki berbagai tempat yang masih dapat dikunjungi.

AYO! TANGERANG CERDAS

Universitas Atma Jaya BSD Serpong Ditetapkan Jadi Pusat Keunggulan Pendidikan

Kamis, 25 April 2024 | 07:43

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya kampus BSD Serpong ditetapkan jadi pusat keunggulan pendidikan atau Education Excellence.

TEKNO

Kerap Rugikan Konsumen, Pelaku Usaha RT/RW Net Diimbau Ikuti Aturan Kemenkominfo

Kamis, 25 April 2024 | 14:20

Baru-baru ini kembali mencuat maraknya praktik ilegal RT/RW Net. Sebab, praktik ilegal ini tak hanya merugikan penyelenggara jasa telekomunikasi, juga berdampak negatif bagi konsumen di Indonesia.