TANGERANGNEWS.com-Kantor Cabang Utama Bandara Internasional Soekarno-Hatta turut mendukung program pemerintah dalam gerakan Nasional non Tunai (GNNT) lewat e-money.
Salah satu wujudnya dengan menerapkan pembayaran parkir roda empat di setiap Terminal 1,2 dan 3.
Branch Communications Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Dewandono Prasetyo Nugroho mengatakan, selama Desember 2017 ini pihak PT Angkasa Pura Solusi sebagai operator parkir di Bandara tersebut akan melakukan uji coba, sekaligus sosialisasi untuk kemudian pada awal tahun 2018, sudah mulai diterapkan.
BACA JUGA : Kawasan Pintu M1 Bandara Soekarno-Hatta Semerawut
Penggunaan E-money dalam setiap pembayaran parkir, dapat dilakukan dengan E-money milik bank BUMN dan swasta, antara lain E-money milik Bank Mandiri, Brizzi milik BRI dan Tap Cash milik BNI serta Flash milik BCA.
“Agar tidak terjadi kemacetan, kami melakukan uji coba dan sosialisasi terlebih dahulu selama satu bulan. Nantinya secara keseluruhan wajib menggunakan E-money pada tahun baru 2018,” terang Prasetyo, Selasa (28/11/2017).
Tujuan dari mendukung program pemerintah dengan GNNT tersebut juga dimaksudkan agar berdampak pada terurainya kemacetan saat membayar parkir. “Sebab, seperti diketahui saat ini begitu pesat kebutuhan penggunaan lokasi parkir di bandara ini,” jelasnya.
PT Angkasa Pura Solusi adalah anak perusahaan PT Angkasa Pura II (Persero). Selama ini pengelolaan parkir di 13 bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II dilakukan oleh anak usahanya yang bernama PT Angkasa Pura Solusi.
Saat ini, pihak PT Angkasa Pura Solusi tengah melakukan sejumlah persiapan. Salah satunya memajang papan pengumuman yang akan dipasang di sejumlah titik agar para pengguna jasa mengetahui pemberlakuan E-Money.
Selain itu juga terdapat counter khusus untuk pengguna jasa menukar uang tunai dengan kartu E-Money.
“Jadi ada satu tempat khusus di dekat pembayaran parkir yang diperuntukan bagi pengguna jasa jika ingin membeli kartu baru, maupun menambah saldo E-Money (topup),” tutur Praseyto. (DBI/HRU)
Memulai bisnis tanpa legalitas yang jelas bisa menjadi hambatan besar di masa depan. Banyak pelaku usaha akhirnya kesulitan saat ingin bekerja sama dengan perusahaan besar atau mengikuti tender.
TODAY TAG
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan mengalami pemutusan hubungan kerja massal menyusul terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengklaim siswa dari keluarga kurang mampu memiliki peluang lebih besar untuk masuk sekolah yang diinginkan melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang mulai memperkuat Fasilitas Kesehatan (Faskes) guna mengantisipasi adanya temuan kasus hantavirus di wilayah tersebut.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews