TANGERANGNEWS.com-Ratusan buruh di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang menggelar aksi mogok kerja, Selasa (31/12/2019. Aksi itu dilandasi kecewa mereka atas kejelasan status kerjanya.
Para pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini sudah menjalankan aksinya sejak dini hari.
Mereka yang mogok berasal dari anak perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero), Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk.
"Tuntutan kami ini terkait tidak adanya status kerja. Ini tidak jelas,” ujar Yudi Wiratmaja, koordinator aksi.
Baca juga:
Ia mengatakan ketidakjelasan status kerja tersebut terlihat dari tempat perusahaannya bekerja. Pihak perusahaan memberikan kuasa kepada pihak ketiga yakni PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS) untuk mengurusi semua status pekerjaan.
"Kami hanya meminta kejelasan status kerja di Gapura Angkasa. Oleh pihak mereka kemudian di sub kontrak lagi ke GDPS. Nah, kami di GDPS enggak jelas statusnya," ungkapnya.
Pihaknya telah melayangkan surat berkali-kali kepada manajemen ihwal ketidakjelasan ini. Namun tanggapan yang didapat adalah surat putus kontrak. Kata dia, sebanyak 800 pekerja tidak diterima.
"Kalau teman-teman sudah pada keluar semua, mungkin pesawat Garuda nggak akan berangkat malam ini," jelasnya.
Seluruh pegawai yang melakukan aksi mogok kerja merupakan pegawai di Ground Handling Bandara Soekarno-Hatta. Mereka telah bekerja lebih dari 10 tahun di posisi itu.
"Kami punya sertifikat dari Dinas Perhubungan," pungkasnya.(RAZ/RGI)
Diana Rosiyana resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kota Tangerang melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW), Senin 12 Oktober 2026.
TODAY TAG
Memasuki usianya yang ke-39 di industri properti Tanah Air, LippoLand terus memperluas perannya dari pengembang kawasan menjadi property enabler.
Orang tua mana yang tidak hancur hatinya, ketika melihat anaknya tersakiti? Terlebih jika peristiwa menyakitkan itu terjadi di lingkungan sekolah, tempat yang semestinya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, bertumbuh
Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
