TANGERANGNEWS.com - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten mencanangkan pelayanan anti gratifikasi. Syahbandar ingin budaya gratifikasi dan pungli tak ada di semua jenis pelayanan.
Untuk menciptakan budaya anti gratifikasi, langkah yang diambil adalah memperketat pengawasan di bidang pelayanan, tak ada uang pelicin dalam pengurusan izin di KSOP.
"Jadi dengan adanya kasus sebelumnya tentang kejadian tidak mengenakan bagi semuanya itu menjadi cermin bagi kita semua untuk melangkah lagi lebih baik ke depan, yaitu dengan cara melakukan pengawasan melekat kepada seluruh pegawai. Kemudian membuat satu rambu-rambu seperti di kantor sudah ada spanduk, banner yang melarang gratifikasi dan permintaan dan sebagainya. Diharapkan semua jera dengan kejadian itu," kata Kepala KSOP Banten, Herwanto kepada wartawan, Selasa (30/7/2019).
BACA JUGA:
Semua pelayanan di kantor KSOP harus sesuai prosedur, guna menghindari gratifikasi, proses tatap muka ditiadakan. Namun, jika ada permasalahan, tatap muka diperbolehkan. Hal itu lantaran proses perizinan di KSOP sendiri menyangkut beberapa stakeholder.
"Di pelabuhan ini kan saling bersinggungan tidak berdiri sendiri. Setiap ada permasalahan harus kita undang, harus tatap muka. Kalau tidak ada permasalahan cukup dengan prosedur, sudah ada ruang pelayanan," tuturnya.
Selain pencanangan anti gratifikasi, pihak Syahbandar juga menerapkan wishtle blower system, masyarakat bisa menjadi pelapor jika ada penyimpangan di kantor syahbandar.
"Wishtle blower system tu dimungkinkan untuk melaporkan kegiatan-kegiatan terhadap yang ada penyimpangan di kantor kita, tapi ada tahapnya, tahap manajer operasional yaitu kita kepala kantor dan unit kepatuhan internal," pungkasnya. (MI/MRI/RGI).
Hingga memasuki awal tahun 2026, hujan masih turun dengan intensitas cukup tinggi di banyak wilayah Indonesia. Kondisi cuaca basah yang berkepanjangan ini berdampak pada aktivitas harian masyarakat dan memicu kekhawatiran terhadap risiko banjir
TODAY TAG
Kasus saldo kripto yang mendadak terkuras tanpa disadari semakin sering terjadi. Salah satu penyebab yang kini banyak digunakan penipu adalah wallet drainer, alat berbahaya yang mampu menguras aset kripto hanya lewat satu persetujuan transaksi.
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang bakal melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 9 Tahun 2020 akibat banyaknya titik banjir yang ada di wilayah tersebut.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
