TANGERANGNEWS.com-Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al-Muktabar menanggapi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang membeberkan Provinsi Banten sebagai daerah paling tidak bahagia di Indonesia, dengan nilai indeks paling rendah.
Selain data BPS tersebut merupakan hasil survei tahun 2021, metodologi yang digunakan juga dipertanyakan.
"Yang ditanya sebagai responden itu siapa? Sampai dia menyatakan tidak bahagia," ucapnya, seperti dilansir dari JPNN, Minggu 25 September 2022.
Namun, Al-Muktabar menyatakan jika Pemprov Banten akan akan berupaya agar indeks kebahagiaan tersebut meningkat. Meskipun, menurutnya konsep kebahagiaan versinya yakni ada di dalam hati.
"Jadi, kebahagiaan itu tempatnya ada di hati," tuturnya.
Adapun satu upayanya meningkatkan indeks kebahagiaan yakni dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT), di mana Banten menjadi daerah pertama di Indonesia yang menyalurkannya.
"Hari ini kami nyatakan untuk bahagia bersama," ujar Al-Muktabar.
Baca Juga:
Marak Aksi Gantung Diri di Tangerang, Bukti Kalau Banten Daerah Paling Tak Bahagia
Seperti diketahui, Provinsi Banten menjadi daerah paling tidak bahagia, berdasarkan rilis Indeks Kebahagiaan Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun 2021.
Rilis indeks kebahagiaan BPS diukur menggunakan tiga dimensi, yakni kepuasan hidup perasaan, dan makna hidup tersebut. Hasil surveinya, Banten mendapat nilai 68,08. Skor indeks kebahagiaan Banten ini paling rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya.
Nilai Banten tersebut disusul oleh Bengkulu dengan total skor 69,74, kemudian Papua dengan skor 69,87. Selain itu DKI Jakarta memiliki skor 70,68.
Di sisi lain, provinsi dengan Indeks Kebahagiaan 2021 paling tinggi adalah provinsi Maluku Utara dengan perolehan skor 76,34. Selanjutnya disusul tipis oleh Kalimantan Utara (76,33) dan Maluku (76,28).
Kabar mengejutkan datang dari anggota DPR RI Atalia Praratya. Perempuan yang dikenal publik dengan sapaan Bu Cinta tersebut dikabarkan mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Ridwan Kamil.
TODAY TAG
Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mulai mEngawasi dan menghitung dampak kemiskinan yang disebabkan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).
Menjelang penutupan tahun ajaran semester ganjil 2025/2026, kalender pendidikan di berbagai daerah sudah mulai memuat jadwal libur sekolah untuk akhir Desember.
Sebanyak 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang dinilai bermasalah dan merugikan masyarakat serta lingkungan dicabut oleh pemerintah pusat.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
