Connect With Us

Iuran BPJS Naik 100 Persen Tahun Depan, Pemkab Tangerang Berikan Rinciannya

Maya Sahurina | Jumat, 30 Agustus 2019 | 12:55

Logo BPJS. (Istimewa / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Pusat akan menetapkan kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan untuk Peserta BPJS Mandiri sebesar 100 persen pada tahun 2020. Kenaikan itu diperuntukan untuk semua kelas perserta BPJS Mandiri. 

Kepala Bidang SDM Umum komunikasi Publik (UPK) Kabupaten Tangerang Rudi Darmawan menjelaskan, untuk peserta Kelas I yang tadinya hanya membayar Rp80.000 per bulan, naik menjadi Rp160.000.

"Kemudian untuk peserta Kelas II besaran iurannya jadi Rp110.000 dari yang sebelumnya Rp51.000. Sementara, peserta kelas III dinaikkan sebesar dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per bulan," jelasnya, Jumat (30/8/2019).

Rudi mengatakan wacana ini masih dalam tahapan pembahasan yang diinisiasi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ada 3 opsi yang diajukan untuk dilakukan penetapan.

BACA JUGA:

"Yang kita ketahui kenaikan iuran itu untuk menanggulangi defisit kesehatan, karena salah satu penyebabnya peserta BPJS itu memang tingkat kepatuhannya dalam membayar iuran masih rendah," ujarnya.

Lanjut Rudi, dari manfaat Iuran BPJS tersebut hasilnya tidak berimbang dengan iuran yang dibayarkan.

"Mereka (peserta) membayar iuran kalo lagi perlu berobat aja, itu tingkat kepatuhannya masih berkurang," jelasnya.

Namun demikian, kata Rudi, kenaikan iuran untuk peserta mandiri tidak serta merta dilakukan. Pemerintah masih akan melakukan pengkajian terlebih dahulu kepada publik.

"Ini baru pembahasan. Belum ada penetapan hingga saat ini untuk peserta mandiri, tapi nanti awal Januari tahun 2020 rencananya seperti itu," pungkasnya.(RAZ/RGI)

BISNIS
Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

NASIONAL
Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:45

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah minimum bukan penyebab utama penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

PROPERTI
Show Unit Allurea Type E Asthara Skyfront City Dibangun, Ini Keunggulannya

Show Unit Allurea Type E Asthara Skyfront City Dibangun, Ini Keunggulannya

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:06

Calon pembeli rumah kini bisa melihat langsung hunian Allurea Type E di Asthara Skyfront City.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill