TANGERANGNEWS.com-Dalam beberapa bulan ke depan atau tepatnya 1 Desember 2019, akan dilaksanakan pemilihan kepada desa (pilakdes) serentak. Ada 153 desa yang akan menggelar Pilkades yang 92 desa diantaranya masuk wilayah hukum Polres Kota Tangerang.
Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Tangerang AKBP Komarudin menyebut, 92 desa yang harus diamankan bukanlah sedikit. Menurutnya, diperlukan ribuan pasukan untuk mengamankan kontestasi politik tingkat desa itu. Dia mengatakan, kemungkinan menerjunkan sekitar 3000 personel gabungan Polri, TNI, dan unsur pemerintah daerah.
BACA JUGA:
"Jumlah 3000 pasukan masih mungkin kami minta penambahan," kata Komarudin saat memimpin apel gelar pasukan Operasi Gemilang Kalimaya Pengamanan Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang tahun 2019 di halaman Gedung Serba Guna (GSG), Puspemkab Tangerang, Senin (16/9/2019).
Komarudin juga menyampaikan, potensi kerawanan konflik pada Pilkades umumnya lebih hebat daripada kontes politik pada level yang lebih tinggi. Hal itu karena, perbedaan dukungan politik berinteraksi setiap hari yang disebabkan konsentrasi pada lingkup kecil yakni satu desa.
Oleh karenanya, Komarudin meminta pasukan pengamanan mempelajari wilayah tugas masing-masing. Dia menekankan, pasukan pengamanan memetakan potensi konflik agar tidak pecah dalam setiap tahapan Pilkades.
"Serta saya ingatkan agar aparat pemerintah atau aparat negara menjunjung tinggi netralitas agar Pilkades berlangsung aman, lancar, jujur, dan adil," tukasnya.(MRI/RGI)
Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Diporabudpar) Kabupaten Tangerang, memperkirakan tingkat keterisian hotel di wilayahnya meningkat hingga 52 persen dibandingkan saat hari-hari normal saat momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
TODAY TAG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sejak awal dengan tujuan mencegah stunting pada anak anak di Indonesia demi masa depan yang lebih sehat
Fusaka pada dasarnya adalah peningkatan teknis yang mengubah cara data diproses di dalam jaringan Ethereum.
Sebanyak 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang dinilai bermasalah dan merugikan masyarakat serta lingkungan dicabut oleh pemerintah pusat.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
