TANGERANGNEWS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang meminta masyarakat maupun organisasi masyarakat (ormas) untuk turut ikut berpartisipasi dalam mensukseskan Pilkada Kota Tangerang 2018.
Tak hanya KPU, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tangerang sebagai pembina ormas juga meminta agar ormas berdeklarasi damai dalam kesuksesan Pilkada.
"Kita sudah lakukan kegiatan deklarasi yang bertujuan untuk menyatukan mereka (organisasi) mensukseskan Pilkada. Mereka sudah berdeklarasi damai bahwa sepakat pada 2018 untuk damai," ujar Temmy Mulyadi, Kepala Kantor Kesbangpol Kota Tangerang, Jumat (5/1/2018).
Menurutnya, ormas memiliki kewenangan untuk berpolitik. Kata Temmy selama yang bersangkutan mempunyai hak pilih.
"Banyak organisasi yang dukung ini itu (Paslon). Banyak yang ikut politik praktis juga. Pokoknya yang kami ingin kota Tangerang tetap kondusif," ungkapnya.
Komisioner KPU Kota Tangerang, Banani Bahrul mengatakan, unsur TNI, Polri, dan ASN dilarang keras untuk berpolitik. Sementara ormas tidak.
"Tidak ada larangan untuk ormas ikutan berpolitik. Itu tergantung ad/art ormas itu sendiri," kata Banani.
Lanjut Banani, peran ormas juga dipandang perlu untuk mensukseskan Pilkada kota Tangerang dengan menjadi pemilih sekaligus pemantau.
BACA JUGA :
"Tentunya ormas harus ikutan terlibat dalam berpartisipasi untuk memilih dan mengawasi juga. Dan harus bisa berperan sebagai pemantau yang bukan secara ke lembagaan, kalau ada dugaan-dugaan kecurangan politik bisa melaporkan ke instansi terkait (Panwaslu)," tutur Banani.
Selain itu, ketua ormas juga bisa mengingatkan anggotanya yang belum terdaftar sebagai pemilih untuk segera mendaftar ke KPU.
"Tidak hanya hari H pada pencoblosan, tapi dalam seluruh tahapan prosesnya mesti ikutan untuk suksesnya pilkada. Terkait dukung mendukung itu hak politik," papar Banani.(RAZ/HRU)
Richard Lee menantang Samira Farahnaz alias Doktif untuk hadir dalam sidang kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menjerat dirinya sebagai terdakwa.
TODAY TAG
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal memastikan tidak akan ada aksi demonstrasi buruh pada Agustus hingga September 2026.
Arus disrupsi digital yang bergerak kian masif menuntut organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) untuk tidak sekadar ikut tren, melainkan wajib menjadi garda terdepan dalam merawat ruang digital dari ancaman hoaks
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews