TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Pendidikan meluncurkan program Tangerang Cerdas Centre sebagai upaya pengentasan anak putus sekolah.
Program yang diluncurkan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah ini berlangsung di SMPN 24 Kota Tangerang, Jumat (12/7/2019).
Arief mengatakan latar belakang program ini karena banyaknya laporan ihwal anak-anak di Kota Tangerang yang putus sekolah dan tak sanggup menebus ijazah.
Menurut Arief, lewat program ini, Pemkot Tangerang akan membiayai anak-anak yang putus sekolah tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga :
Selain itu, kata Arief, Pemkot Tangerang juga akan bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Forum Corporate Sosial Responsibilities (CSR) untuk menunjang pendanaan program tersebut.
Sehingga anak-anak yang putus sekolah dapat kembali mengenyam pendidikan demi pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kota Tangerang.
"Sekarang kita sama-sama ingin memberikan jaminan terbaik bagi Kota Tangerang karena yang bisa menjamin Kota ini lebih baik itu adik-adik kita dan generasi penerus bangsa ini," papar Arief.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaluddin mengatakan berdasarkan data Dinas Sosial terdapat 4.000 anak di Kota Tangerang yang putus sekolah.
"Tapi datanya akan kita telusuri lagi, cek dan ricek ke Lurah dan Camat segala macam sampai ke sekolah terdekat," katanya.
Jamal menambahkan lewat program ini Pemkot Tangerang menjamin anak-anak putus sekolah untuk bisa mengenyam pendidikan di negeri dan swasta serta paket A, B dan C.
"Bantuannya biaya anak-anak sekolah, termasuk biaya bulanan dan pakaiannya," tukasnya.(RAZ/HRU)
Sejarah dari seluruh masyarakat yang ada hingga sekarang adalah sejarah perjuangan kelas." Kalimat pembuka Karl Marx dalam Manifesto Komunis (1848) ini sering kali dianggap sebagai peninggalan masa lalu yang tak lagi relevan.
TODAY TAG
ASN Kota Tangerang Ian Chavidz Rizqiullah resmi terpilih sebagai Ketua alumni IPDN Angkatan 22 Adipati periode 2026-2030. Ia unggul telak dalam pemilihan yang digelar secara daring melalui sistem voting elektronik.
Memulai bisnis tanpa legalitas yang jelas bisa menjadi hambatan besar di masa depan. Banyak pelaku usaha akhirnya kesulitan saat ingin bekerja sama dengan perusahaan besar atau mengikuti tender.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan mengevaluasi sejumlah jurusan di sekolah menengah kejuruan (SMK) yang dinilai sudah tidak lagi sebanding dengan kebutuhan dunia kerja.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
