TANGERANGNEWS.com-Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah membatalkan penyetopan layanan publik di komplek-komplek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), karena adanya keresahan warga.
Sebelumnya, Arief sempat membuat kebijakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang tidak akan memberikan sejumlah layanan seperti angkut sampah, perbaikan drainase, perbaikan dan penerangan jalan di pemukiman penduduk yang berada di atas lahan Kemenkumham.
"Pelayanan publik di komplek warga dibuka kembali. Ini kebijakan saya," ujar Arief dalam jumpa pers di Ruang Akhlakul Karimah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin (15/7/2019).
Arief mengatakan, ia sudah memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang untuk tetap melayani warga yang tinggal di komplek Kehakiman dan Komplek Pengayoman.
BACA JUGA:
"Tadi pagi sudah diperintahkan DLH untuk layani warga seperti biasa," katanya.
Menurut Arief, pembatalan layanan publik tersebut setelah ia melakukan pertemuan dengan perwakilan warga Komplek Kehakiman dan Komplek Pengayoman di kediamannya, Jalan Sinar Hati, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Minggu (14/7/2019).
"Kemarin sore perwakilan warga datang ke rumah melakukan pembahasan agar pelayanan publik tetap berjalan," ucapnya.
Adis, Ketua RT 03/12 Komplek Pengayoman mengungkapkan warga resah ketika mendengar dan membaca surat keberatan serta klarifikasi Arief atas pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, yang salah satu poinnya memberhentikan pelayanan publik di Komplek Kehakiman dan Komplek Pengayoman.
"Dampak dari surat itu membuat kami merasa resah karena selama ini kami tidak pernah ada masalah di Pemerintah Kota Tangerang," katanya.
Adis menuturkan selama ini Pemerintah Kota Tangerang selalu memberikan dan melayani warga Komplek Pengayoman dengan baik.
Menurutnya, setelah adanya surat keberatan dan klarifikasi Arief, penerangan jalan di Komplek Pengayoman pada Minggu (14/7/2019) malam sempat padam. Namun, sejak pagi ini petugas kebersihan dari DLH melayani warga seperti biasanya.
"Kami rasakan dampaknya semalam di komplek kami gelap karena lampu dipadamkan. Tapi tadi pagi sudah berjalan, ada petugas angkut sampah," pungkasnya.(RAZ/RGI)
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
TODAY TAG
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung selama hampir dua dekade terakhir telah menjadi simbol penting demokrasi lokal di Indonesia.
Rencana pembatasan operasional angkutan barang selama periode Lebaran 2026 memicu kegelisahan di kalangan sopir truk logistik, khususnya pengemudi kendaraan sumbu tiga yang mengangkut barang non-sembako.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
