TANGERANGNEWS.com - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Gatot Wibowo mengungkapkan, pihaknya akan menyampaikan isu aset Kemenkumham yang berada di Tangerang dalam Kongres di Bali pada 8-11 Agustus 2019 mendatang.
Gatot mengatakan, isu aset yang akan disampaikan melalui pandangan umum atau dibacakan dalam kongres itu agar pemerintah pusat membahas peraturan kota pemekaran.
"Kita berharap PDIP mengusulkan ke pemerintahan Jokowi agar permasalahan aset dibahas," ujarnya kepada TangerangNews di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang, Kamis (25/7/2019).
BACA JUGA:
Gatot menuturkan, permasalahan serah terima aset Kemenkumham dan Kabupaten Tangerang yang berada di Kota Tangerang harus segera tuntas. Pasalnya, menurut Gatot, aset-aset itu sama-sama dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggara pemerintahan.
"Jangan tersandung ke peraturan pemekaran lagi, karena sama-sama untuk penyelenggaraan," ucapnya.
Selain membawa isu aset, kata Gatot, pihaknya juga menginginkan Megawati Soekarnoputri kembali memimpin PDI Perjuangan. Alasannya, karena Megawati merupakan sosok "Ibu".
"Karena memang sosok ibu yang bisa menyatukan semua komponen yang ada di PDIP," pungkasnya.(RAZ/RGI)
vivo Indonesia resmi menghadirkan vivo V60 Series, sebuah generasi baru smartphone yang dirancang khusus sebagai "holiday kit" terbaik, untuk mengabadikan momen liburan dengan lebih jernih, kreatif, dan bermakna.
TODAY TAG
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memastikan penerapan Upah Minimum Kota Tangerang 2026 akan dikawal secara menyeluruh setelah besaran upah ditetapkan sebesar Rp5.399.045 dan mulai berlaku per 1 Januari 2026.
Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang di Kota Tangerang Selatan belakangan ini memicu krisis pengelolaan sampah yang cukup serius. Dampak dari kebijakan tersebut terlihat dari munculnya tumpukan sampah di berbagai jalan
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
