TANGERANGNEWS.com—Belasan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jalan Satria Sudirman, Kota Tangerang, Rabu (7/9/2019).
Para aktivis menuntut Pemerintah Kota Tangerang untuk membangun gedung SDN
Tangerang 15 yang tertunda selama 3 tahun terakhir. Dalam aksinya, para aktivis itu berorasi menyampaikan aspirasinya sambil membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutannya.
Ketua HMI Cabang Tangerang Raya Anov Rezando mengatakan, gedung SDN Tangerang 15 menumpang di eks gedung SDN Sukasari 4-5 di Jalan Perintis Kemerdekaan, Cikokol, Kota Tangerang. Kondisi gedung tersebut, kata dia, memprihatinkan.
BACA JUGA:
"Gedungnya sudah mulai bobrok dan tidak layak digunakan sebagai tempat belajar," ujarnya.
Ia menjelaskan, sejak 2017, Pemerintah Kota Tangerang pernah menggulirkan rencana untuk membangun gedung baru SDN Tangerang 15. Namun, janji tersebut hingga saat ini tidak terealisasi.
Padahal, kata dia, tender untuk pembangunan Gedung SDN Tangerang 15 sudah ada, tetapi tidak segera dilaksanakan.
Sementara, janji Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah yang akan memberikan tanah seluas 1 hektar untuk pembangunan gedung tersebut hingga sekarang belum terbukti.
"Bahkan kami menganggap bahwa janji tersebut adalah hoaks," tuturnya.
Dalam aksi ini, para aktivis menuntut Pemerintah Kota Tangerang untuk segera melakukan pembangunan gedung baru.
Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang juga harus memenuhi hak-hak siswa SDN Tangerang 15 agar setara dengan siswa lainnya.
"Kami mendesak Inspektorat dan Kejaksaan untuk mengaudit anggaran pembangunan Gedung SDN Tangerang 15," kata Anov.(MRI/RGI)
Gubernur Banten Andra Soni mengaku setuju atas usulan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto yang melarang peredaran vape di Indonesia.
TODAY TAG
Cuaca ekstrem yang melanda kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang pada Senin, 6 April 2026, memicu kerusakan infrastruktur di Terminal 3.
Masyarakat sudah bisa mencairkan saldo GoPay menjadi uang tunai melalui ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI). Layanan ini hadir sebagai bagian dari kolaborasi BRI dengan ekosistem pembayaran digital untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang memastikan Undang-undang (UU) No 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) tidak berdampak pada pegawai di wilayahnya.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews