TANGERANGNEWS.com—Pemerintah pusat tidak memiliki anggaran untuk menormalisasi Sungai Cisadane. Padahal, saat ini waktu yang tepat untuk mengeruk sendimentasi di sungai tersebut.
Musim kemarau menyebabkan debit air terus berkurang. Bahkan, sendimentasi lumpur sungai itu sudah terlihat.
Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah mengatakan, pihaknya telah merekomendasikan pengerukan sedimentasi lumpur kering Sungai Cisadane ini kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam hal ini Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane.
"Sebenarnya di awal tahun (2019) kami sudah mengajukan pengerukan. Cuma masalahnya pemerintah pusat punya keterbatasan anggaran. Jadi, APBN saja tidak sanggup, apalagi APBD," ujarnya kepada TangerangNews di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jumat (16/8/2019).
Arief mengatakan, pihaknya akan melibatkan swasta untuk menormalisasi sedimentasi lumpur kering di Sungai Cisadane. Pasalnya, kondisi ini tak bisa dibiarkan, karena sedimentasi lumpur setiap tahunnya bertambah, sementara kebutuhan air baku terus meningkat.
Baca Juga :
"Jadi, mudah-mudahan kalau dibolehkan misalnya kita coba umumkan siapa swasta yang ingin ikut berpartisipasi untuk bisa melakukan normalisasi sedimentasi," jelasnya.
Terkait wacana keterlibatan swasta dalam normalisasi sedimentasi lumpur di Sungai Cisadane, kata Arief, pihaknya akan berkomunikasi dengan Kejaksaan.
"Kami akan minta fatwa dari Kejaksaan terkait legal opinion-nya seperti apa supaya ini bisa dilaksanakan," tuturnya.
Menurut Assisten Manager Humas dan Pengaduan PDAM Tirta Benteng Ichsan Sodikin, penegerukan tanah kering bermanfaat bagi tambahan penampungan debit air baku di Sungai Cisadane.
"Kalau bersih (sudah dikeruk) debit air meningkat jika hujan sehingga bermanfaat bagi suplai air bersih kepada masyarakat," pungkasnya.(RMI/HRU)
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membantah narasi yang beredar di media sosial terkait Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang disebut-sebut dapat menjadi “bom waktu” dan memicu cuaca tidak stabil jika dilakukan secara terus-menerus.
TODAY TAG
Pemerintah Indonesia baru saja menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel pertama di tahun 2026, yakni SBN seri ORI029 yang sudah bisa dibeli di aplikasi investasi Bibit.id, pada 26 Januari - 19 Februari 2026.
Krisis sampah di Tangsel bukan sekadar soal lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang penuh atau truk yang rusak. Masalah sebenarnya adalah kegagalan sistemik dalam menutup siklus konsumsi yang didorong oleh gaya hidup urban yang masif.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
