Bus ke Baduy Tarif Rp 1 Berlaku Terbatas, Hanya Akhir Pekan Selama Sebulan
Senin, 27 April 2026 | 07:36
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meluncurkan program pembayaran berbasis QRIS untuk akses transportasi menuju kawasan wisata Baduy.
TANGERANGNEWS.com—Pemerintah pusat tidak memiliki anggaran untuk menormalisasi Sungai Cisadane. Padahal, saat ini waktu yang tepat untuk mengeruk sendimentasi di sungai tersebut.
Musim kemarau menyebabkan debit air terus berkurang. Bahkan, sendimentasi lumpur sungai itu sudah terlihat.
Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah mengatakan, pihaknya telah merekomendasikan pengerukan sedimentasi lumpur kering Sungai Cisadane ini kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam hal ini Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane.
"Sebenarnya di awal tahun (2019) kami sudah mengajukan pengerukan. Cuma masalahnya pemerintah pusat punya keterbatasan anggaran. Jadi, APBN saja tidak sanggup, apalagi APBD," ujarnya kepada TangerangNews di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jumat (16/8/2019).
Arief mengatakan, pihaknya akan melibatkan swasta untuk menormalisasi sedimentasi lumpur kering di Sungai Cisadane. Pasalnya, kondisi ini tak bisa dibiarkan, karena sedimentasi lumpur setiap tahunnya bertambah, sementara kebutuhan air baku terus meningkat.
Baca Juga :
"Jadi, mudah-mudahan kalau dibolehkan misalnya kita coba umumkan siapa swasta yang ingin ikut berpartisipasi untuk bisa melakukan normalisasi sedimentasi," jelasnya.
Terkait wacana keterlibatan swasta dalam normalisasi sedimentasi lumpur di Sungai Cisadane, kata Arief, pihaknya akan berkomunikasi dengan Kejaksaan.
"Kami akan minta fatwa dari Kejaksaan terkait legal opinion-nya seperti apa supaya ini bisa dilaksanakan," tuturnya.
Menurut Assisten Manager Humas dan Pengaduan PDAM Tirta Benteng Ichsan Sodikin, penegerukan tanah kering bermanfaat bagi tambahan penampungan debit air baku di Sungai Cisadane.
"Kalau bersih (sudah dikeruk) debit air meningkat jika hujan sehingga bermanfaat bagi suplai air bersih kepada masyarakat," pungkasnya.(RMI/HRU)
TODAY TAGPemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meluncurkan program pembayaran berbasis QRIS untuk akses transportasi menuju kawasan wisata Baduy.
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan situasi geopolitik dunia yang memanas, terutama konflik di kawasan Timur Tengah, berpotensi menimbulkan dampak bagi berbagai sektor di Indonesia.
Saat ini Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) SMA, SMK dan SKh Negeri 2026-2027 di Provinsi Banten memasuki tahapan Pra SPMB yang berlangsung sejak 20 April 2026 hingga 31 Mei 2026.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews