TANGERANGNEWS.com—Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diduga melakukan praktik penyelewengan anggaran negara dalam proses lelang tender pengadaan barang dan jasa.

Sejumlah pengusaha jasa konstruksi pun mendatangi kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang pada Selasa (20/8/2019). Mereka menuntut pihak ULP untuk turut mengawasi proses lelang tender yang dilakukan Dinas PUPR.

"Kami ingin kelompok kerja pelelangan harus bisa dipastikan terbebas dari unsur KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), independen, mengedepankan integritasnya," ujarnya Hasan Basri, perwakilan pengusaha jasa konstruksi tersebut.

Ia mengatakan, kelompok kerja pemilihan juga diharapkan tidak dalam kondisi tekanan pihak-pihak yang ingin melemahkan kinerjanya dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden No. 16/2018, Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), dan Peraturan Menteri PUPR tahun 2019.

BACA JUGA:

• Dugaan Penyelewengan Anggaran Pemkot Tangerang, Pengamat: Masyarakat Jangan Gelap Mata
• Ombudsman Minta Dugaan Penyelewengan Anggaran Pemkot Tangerang Ditindak

Selain itu, ia menjelaskan, alasan mendatangi kantor ULP karena adanya indikasi bahwa proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa Dinas PUPR terdapat kejanggalan.

Saat ini, kata dia, para pengusaha jasa konstruksi lainnya turut mengamati adanya laporan atau pengaduan PUKAT kepada pihak KPK, Inspektorat, Ombudsman ihwal indikasi tersebut.

Ia meyakini bahwa hasil temuan PUKAT yang menyoroti adanya perilaku oknum-oknum yang diduga kuat berperan aktif dalam skandal pengaturan lelang.

"Karena setelah kami amati jika setiap ikut lelang di Dinas PUPR yang memenangkan tender seolah sudah diatur," ungkapnya.

Pengusaha jasa konstruksi lainnya, Muhammad Lutfi menyampaikan bahwa pihak ULP mesti menganalisa pemenang lelang dalam penyelenggaraan tahun 2014-2016 yang tingkat persaingan penyedia sangat tinggi.

Pasalnya, dalam periode tersebut satu paket kegiatan bisa lebih dari 5-20 peserta dan pemenangnya dengan nilai penawaran rendah dengan artian proses lelang cenderung fair dan tingkat persaingan tinggi dan sehat.

Sedangkan pada periode 2017-2018, ia menilai, tingkat keikutsertaan peminat anjlok drastis dan anehnya pemenang tender menang dengan nilai penawaran sangat tinggi atau dekat dengan harga HPS (Harga Perkiraan Sendiri).

"Karena fenomena itu, kebanyakan rekan-rekan pengusaha berpendapat percuma ikut lelang di Dinas PUPR karena ada indikasi kecurangan dalam seleksi pemilihan lelang," ucapnya.

Ia ingin proses lelang pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan Dinas PUPR berjalan sehat seperti harapan seluruh para pengusaha jasa konstruksi.

"Jika proses lelang masih juga ada indikasi pengaturan, maka kami akan menggelar aksi turun ke jalan sebagai bentuk kekecewaan," katanya.

Kedatangan sejumlah pengusaha jasa konstruksi tersebut diterima Ati, staf kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Tangerang. Ia enggan menanggapi kedatangan para pengusaha tersebut.

"Saya cuma staf. Pejabatnya sedang ke luar. Jadi, dalam hal ini saya tidak ada wewenang," pungkas Ati.(MRI/RGI)