Connect With Us

Perspektif Pengamat Hukum Soal KPU Vs Pontjo

Achmad Irfan Fauzi | Kamis, 29 Agustus 2019 | 20:05

| Dibaca : 279

Guforni, Koordinator Banten Bersih. (Istimewa / Istimewa)

 

TANGERANGNEWS.com—Ketua DPC Partai Gerindra Kota Tangerang Pontjo Prayogo berpeluang menjadi anggota DPRD Kota Tangerang setelah gugatan perdatanya dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Namun, KPU Kota Tangerang menyatakan tidak akan mengubah usulan penetapan 50 anggota DPRD Kota Tangerang terpilih 2019-2024 berdasarkan hasil perhitungan suara pemilihan legislatif yang diputuskan Mahkamah Konsitusi (MK).

Akademisi hukum dari Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Ghufroni mengatakan, langkah yang diambil KPU untuk tidak memasukkan Pontjo dalam daftar penetapan caleg terpilih sudah benar.

"Keputusan KPU menurut saya sudah tepat karena dari pasca-putusan MK atau rekomendasi nasional," ujarnya kepada TangerangNews, Kamis (29/8/2019).

Namun, kata Ghufroni, jika putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan penggugat, tetapi tergugat tidak melakukan banding sehingga sudah inkrah, KPU mesti menjalankan hasil keputusan PN. 

"Kecuali, putusan pengadilan sudah inkrah bahwa dia (Pontjo) memang berhak atas haknya sebagai anggota dewan tentu KPU Kota Tangerang harus konsultasi dulu ke KPU RI," katanya.

Menurut Ghufroni, peraturan dalam menyelesaikan persoalan pemilu melalui jalur pengadilan umum dan MK sangat bertabrakan. Sehingga, ia menilai, payung hukumnya tidak jelas.

"Nah, ini kan terkadang tumpang tindih. Seharusnya menggunakan undang-undang khusus pemilu. Sementara undang-undang pemilu itu kan MK bukan ke pengadilan negeri, tapi kalau prosesnya ke PTUN, kalau hasilnya ke MK," pungkasnya.

Baca Juga :

Sebelumnya, gugatan perdata yang diajukan sembilan caleg Partai Gerindra—termasuk Pontjo—terhadap Dewan Pembina Gerindra dan DPP Gerindra serta KPU dikabulkan PN Jakarta Selatan.

Berdasarkan hasil gugatan yang dikabulkan tersebut, Pontjo pun berpotensi menjadi wakil rakyat. Sebab, PN Jakarta Selatan menyampaikan bahwa para tergugat Dewan Pembina Gerindra dan DPP Gerindra memiliki hak untuk menetapkan sembilan caleg sebagai anggota legislatif.

Ketua KPU Kota Tangerang Ahmad Syailendra menekankan, pihaknya tidak akan mengubah usulan penetapan 50 anggota DPRD Kota Tangerang terpilih 2019-2024.

"Kami tidak akan mengubah hasil penetapan yang sudah kami laksanakan pada 22 Juli 2019 kemarin," jelasnya saat ditemui di kantor KPU Kota Tangerang, Rabu (28/9/2019).

Sedangkan Pontjo mengaku tidak khawatir jika namanya tidak ditetapkan KPU alias tidak dilantik sebagai anggota DPRD Kota Tangerang pada Senin (2/9/2019). Ia menyebut, masih ada jalur melalui pengganti antar waktu (PAW) sesuai mekanisme partainya.

"Ya, kan prosesnya PAW. Memang KPU pusat juga sudah menyatakan itu PAW. Dan Undang-undang KPU akan memfasilitasi itu. Kan gitu," katanya kepada TangerangNews.(RMI/HRU)

OPINI
Mendambakan Keadilan Sosial

Mendambakan Keadilan Sosial

Rabu, 26 Februari 2020 | 21:41

TANGERANGNEWS.com-OLEH: Jaya Suprana

SPORT
Ternyata ini Makna Filosofi Logo Baru Persita

Ternyata ini Makna Filosofi Logo Baru Persita

Rabu, 26 Februari 2020 | 18:04

TANGERANGNEWS.com-Selama 66 tahun berkiprah, Persita untuk pertama kalinya merubah logo klub kebanggaan masyarakat Tangerang tersebut. Logo tersebut pertama kali diperkenalkan ke publik, Rabu (26/2/2020)

BISNIS
Zaki Dampingi Menperin Lepas Ekspor Pipa Fiberglass Terbesar Ke Amerika

Zaki Dampingi Menperin Lepas Ekspor Pipa Fiberglass Terbesar Ke Amerika

Rabu, 26 Februari 2020 | 18:55

TANGERANGNEWS.com-Bupati Tangerang mendampingi Menteri perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita melepas ekspor pipa komposisi serat kaca (fiberglass) berdiameter 3,4 meter dengan panjang total 5,3 kilometer ke Silicon Valley, Amerika Serikat

"Percayalah Anda Bisa, Saat Ini Anda Telah Setengah Jalan Mencapainya"

Theodore Roosevelt