Connect With Us

Putra Jenderal Bebas Keluar Masuk LPKA Tangerang Walau Tanpa Prosedur

Achmad Irfan Fauzi | Kamis, 3 Oktober 2019 | 19:27

| Dibaca : 67256

Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi)

TANGERANGNEWS.com—Ternyata, mengeluarkan anak didik pemasyarakatan (andikpas) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Tangerang tanpa mengikuti standar operasional prosedur (SOP) diperbolehkan jika rujukannya adalah Undang-undang. Padahal, SOP mengeluarkan anak dalam lapas harus melewati tahap sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP) diatur dalam pedoman perlakuan anak.

Hal itu diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Kepala LPKA Klas I Tangerang Darma Lingganawati ketika menanggapi dikeluarkannya andikpas berinisial AR untuk kepentingan pendidikan. Darma membenarkan jika pihaknya mengeluarkan sang putra jenderal (purn) ini dari lingkungan lapas.

"Betul. Dia (AR) daftar kuliah. Dalam Undang-undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) Pasal 85, anak-anak berhak mendapat pendidikan," ujarnya kepada TangerangNews, Kamis (3/10/2019).

BACA JUGA:

Ia mengungkapkan, mengizinkan AR keluar dari lingkungan lapas sangat diperbolehkan walau tidak mengikuti peraturan teknis. Pasalnya, anak-anak berhak mendapatkan pendidikan. Sehingga, jika SOP diabaikan pun menurut dia tidak masalah. 

"Kami mengikuti prosedur. Kami sedang mengusung kepentingan terbaik anak agar anak bisa mendapat hak pendidikan. SOP tingkatannya lebih rendah daripada UU SPPA yang kami usung," jelasnya.

Ia menuturkan, mengizinkan AR keluar lapas untuk mendaftar kuliah di sebuah perguruan tinggi di Jakarta pada Sabtu (28/9/2019) sudah sesuai dengan prosedur. Terlebih, kasus yang mendera AR adalah kasus umum, bukan narkotika.

"SOP sudah kami penuhi tapi ada hal yang sifatnya harus kami segerakan. Yang kami bantu adalah anak remaja kasus umum, bukan kasus narkoba," katanya.

Ia menyebut, kebutuhan anak mendapatkan pendidikan adalah bersifat segera. Padahal pendidikan tidak termasuk dalam sifat segera (cheto). Yang termasuk cheto hanyalah kondisi kematian keluarga, andikpas sakit dan harus dikeluarkan ke rumah sakit untuk segera berobat.

"Anak-anak tidak boleh dipekerjakan. Anak-anak harus belajar itu konsep pembinaan untuk anak. Ada dalam UU pelindungan anak," ucapnya.

Kasus pengeluaran AR tanpa prosedur ini tengah ditangani Inspektorat Jenderal Wilayah I Kemenkumham RI. Sejak Selasa (1/10/2019), tim Inspektorat melakukan inspeksi mendadak ke LPKA Klas I Tangerang untuk memeriksa sejumlah pejabat di lapas itu ihwal dikeluarkannya AR. Darma sendiri pun sudah diperiksa.

"Sudah. Sudah selesai (diperiksa)," tuturnya.

Terpisah, praktisi hukum dari Universitas Muhammadiyah Tangerang Ghufroni menanggapi bahwa adanya dugaan dikeluarkannya andikpas tanpa prosedur tentu harus ada pihak yang bertanggung jawab.

"Harus diberi sanksi tegas oleh Inspektorat. Setahu saya tidak ada UU yang membolehkan seorang andikpas bisa keluar tanpa melewati sidang TPP," katanya.

Kata Ghufroni, mengeluarkan andikpas demi kepentingan pendidikan bukanlah alasan hukum yang tepat sebagai dasar tidak mentaati prosedur. Justru, kata dia, tindakan itu malah menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Kalau saya melihat karena yang mengajukan ini adalah anak seorang jenderal, makanya bisa keluar untuk bisa daftar kuliah. Padahal untuk hal seperti itu cukup orang tua yang mengurusnya, tidak perlu harus dengan anaknya," pungkasnya.(MRI/RGI)

NASIONAL
Kemungkinan Ada Efek Samping Vaksin COVID-19, Kemenkes: Jangan Takut

Kemungkinan Ada Efek Samping Vaksin COVID-19, Kemenkes: Jangan Takut

Rabu, 13 Januari 2021 | 13:19

TANGERANGNEWS.com-Vaksinasi COVID-19 di Indonesia akan dimulai pada hari

TANGSEL
Divaksin COVID-19, Nakes Tangsel Mengaku Tenang

Divaksin COVID-19, Nakes Tangsel Mengaku Tenang

Senin, 18 Januari 2021 | 12:49

TANGERANGNEWS.com-Puluhan tenaga kesehatan (nakes) di Tangerang Selatan menjalani vaksinasi COVID-19 perdana di Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Tangerang Selatan, Jumat (15/1/2021)

SPORT
Soma Atmaja Jadi Ketua Pengcab Taekwondo Kabupaten Tangerang

Soma Atmaja Jadi Ketua Pengcab Taekwondo Kabupaten Tangerang

Senin, 26 Oktober 2020 | 09:47

TANGERANGNEWS.com-Soma Atmaja terpilih sebagai Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) Taekwondo Indonesia (TI) Kabupaten Tangerang periode 2020-2024. Dia menggantikan Achmad Taufik yang telah habis masa jabatannya

OPINI
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik

Senin, 4 Januari 2021 | 16:15

Berdasarkan Pasal 1 huruf b Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I),

"Jika masa lalu tidak berjalan sesuai yang Anda inginkan, bukan berarti masa depan bisa menjadi lebih baik dari yang selalu Anda bayangkan"

@TangerangNews