TANGERANGNEWS.com—DPRD Kota Tangerang menyoroti alokasi dana kelurahan dalam rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang mencapai triliunan.
"Terkait dengan dana kelurahan, secara intensif itu akan digelontorkan Rp2 sampai 3 triliunan. Dana ini kami kritisi," jelas Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Tangerang Hidayat kepada TangerangNews, Rabu (6/11/2019).
Menurutnya, dana kelurahan berpotensi memunculkan masalah baru. Sebab, pihak kelurahan dinilai tak memiliki kemampuan dalam mengelola anggaran.
"Jangan kemudian ini menjadi permasalahan di kemudian hari," kata Hidayat.
BACA JUGA:
Ketua Fraksi PKS ini mengungkapkan, kaitan masalah pihak kelurahan dalam mengelola anggaran sudah terjadi di sejumlah wilayah.
"Di beberapa tempat banyak temuan soal permasalahan pelaporan anggaran, karena tiap kelurahan bukan pengelola anggaran," ungkapnya.
Hidayat menambahkan, dana itu harus merata hingga tingkat RT di seluruh kelurahan yang berjumlah 104 se-Kota Tangerang, dalam rangka menunjang pembangunan.
"Jangan ada kepentingan elite kelurahan tertentu yang akhirnya dana itu difokuskan pada kelurahan tertentu," pungkasnya.(RAZ/RGI)
Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang di Kota Tangerang Selatan belakangan ini memicu krisis pengelolaan sampah yang cukup serius. Dampak dari kebijakan tersebut terlihat dari munculnya tumpukan sampah di berbagai jalan
TODAY TAG
Jaringan transmisi listrik bertegangan 150 kilovolt Pangkalan Brandan–Langsa akhirnya kembali beroperasi setelah sebelumnya terdampak bencana.
Memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pengendara yang hendak menuju kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, mendapat kelonggaran aturan lalu lintas.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memastikan penerapan Upah Minimum Kota Tangerang 2026 akan dikawal secara menyeluruh setelah besaran upah ditetapkan sebesar Rp5.399.045 dan mulai berlaku per 1 Januari 2026.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
