TANGERANGNEWS.com–Pimpinan DPRD Kota Tangerang menanggapi sekelompok warga yang berdemonstrasi memprotes pembelian fasilitas transportasi di tengah pandemi COVID-19.
Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto mengatakan tak mempermasalahkan bila pengadaan mobil dinas senilai Rp1,4 miliar proses pelelangannnya ditunda bulan ini.
"Yang pasti pengadaannya Mei ini ditiadakan," katanya di gedung DPRD Kota Tangerang, Selasa (12/5/2020).
Meski demikian, lelang tersebut diharapkannya bisa kembali dilakukan usai pandemi COVID-19 sudah reda.
"Mungkin Juni bisa jalan," kata Turidi.
Ia menyatakan hal tersebut usai bertemu dengan tiga orang pendemo. Hasil pertemuan ini juga akan didiskusikan dengan pihak Sekretariat DPRD Kota Tangerang dan LPSE.
Sebelumnya, pengadaan mobil dinas senilai Rp1,4 miliar dengan merek Honda Accord untuk pimpinan DPRD Kota Tangerang yang dilelang melalui situs lpse.tangerangkota.go.id tersebut disoal sekelompok masyarakat.
Mereka menggelar aksi moral di depan kantor DPRD Kota Tangerang, di kawasan Puspem Kota Tangerang, Selasa (12/5/2020) siang ini.
Salah seorang peserta aksi, Saipul Basri mengatakan, anggaran untuk pengadaan mobil dinas tersebut lebih baik diprioritaskan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat terutama penanggulangan COVID-19.
"Karena dananya lebih baik untuk penanganan pandemi COVID-19," ujarnya.(RMI/HRU)
Salah satu kota mandiri di Tangerang, Paramount Petals dibangun dengan perencanaan matang di berbagai aspek, mulai dari lingkungan, keberlanjutan, hingga kenyamanan hidup
TODAY TAG
Hampir setiap hari kita dihujani dengan kabar tentang kasus kejahatan termasuk pembunuhan yang sebagian besar pelakunya terindikasi menggunakan miras dan obat-obatan terlarang.
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan situasi geopolitik dunia yang memanas, terutama konflik di kawasan Timur Tengah, berpotensi menimbulkan dampak bagi berbagai sektor di Indonesia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan menerapkan kebijakan baru terkait pajak kendaraan listrik yang selama ini mendapatkan keringanan penuh. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), aturan tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada Mei 2026.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews