TANGERANGNEWS.com–Pimpinan DPRD Kota Tangerang menanggapi sekelompok warga yang berdemonstrasi memprotes pembelian fasilitas transportasi di tengah pandemi COVID-19.
Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto mengatakan tak mempermasalahkan bila pengadaan mobil dinas senilai Rp1,4 miliar proses pelelangannnya ditunda bulan ini.
"Yang pasti pengadaannya Mei ini ditiadakan," katanya di gedung DPRD Kota Tangerang, Selasa (12/5/2020).
Meski demikian, lelang tersebut diharapkannya bisa kembali dilakukan usai pandemi COVID-19 sudah reda.
"Mungkin Juni bisa jalan," kata Turidi.
Ia menyatakan hal tersebut usai bertemu dengan tiga orang pendemo. Hasil pertemuan ini juga akan didiskusikan dengan pihak Sekretariat DPRD Kota Tangerang dan LPSE.
Sebelumnya, pengadaan mobil dinas senilai Rp1,4 miliar dengan merek Honda Accord untuk pimpinan DPRD Kota Tangerang yang dilelang melalui situs lpse.tangerangkota.go.id tersebut disoal sekelompok masyarakat.
Mereka menggelar aksi moral di depan kantor DPRD Kota Tangerang, di kawasan Puspem Kota Tangerang, Selasa (12/5/2020) siang ini.
Salah seorang peserta aksi, Saipul Basri mengatakan, anggaran untuk pengadaan mobil dinas tersebut lebih baik diprioritaskan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat terutama penanggulangan COVID-19.
"Karena dananya lebih baik untuk penanganan pandemi COVID-19," ujarnya.(RMI/HRU)
Selama pameran berlangsung, JETOUR berhasil membukukan total 1.038 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dari seluruh lini SUV yang ditawarkan kepada konsumen Indonesia.
TODAY TAG
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memperketat pengawasan di seluruh jalur keluar perbatasan Indonesia menyusul lonjakan kasus penyelundupan emas ke luar negeri.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN sebagai salah satu opsi untuk menjaga seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap bekerja hingga 2027.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews