TANGERANGNEWS.com-DPR-RI menyambut baik rencana Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (UU) Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja dan Pemberdayaan UMKM dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Dengan kedua Omnibus Law ini aturan mengenai pengadaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM menjadi sederhana dan terintegrasi.
Omnibus Law adalah UU yang mencakup beberapa hal terkait suatu ketentuan yang selama ini diatur dalam UU tersendiri.
Dengan aturan ini, dimungkinkan adanya pembatalan pasal-pasal dalam UU lain yang dinilai bertentangan dengan Omnibus Law secara langsung dan sekaligus.
Diharapkan dengan Omnibus Law ini proses perizinan menjadi lebih sederhana, jelas dan cepat.
Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyebut, RUU Omnibus Law ini layak diprioritaskan masuk dalam pembahasan prolegnas.
Mengingat, saat ini jumlah UU yang berlaku terlalu banyak dan terjadi tumpang-tindih. DPR dan Pemerintah secara bersama-sama harus punya tekad dan keinginan untuk menyederhanakan jumlah UU tersebut.
Sehingga aturan hukum terkait Cipta Lapangan Kerja dan Pemberdayaan UMKM menjadi lebih terintegasi dan memudahkan masyarakat.
“FPKS mendukung. Bagi kami, ini adalah ide yang bagus untuk memudahkan rakyat mendapatkan kepastian hukum dan kemudahaan izin usaha," kata Mulyanto, usai mengikuti Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu (13/11/202l19).
Baca Juga :
Dia menambahkan, jika RUU Omnibus Law ini dapat disahkan, tentu akan disambut baik oleh investor lokal maupun asing. "Karena itu, Fraksi PKS meminta pemerintah segera menyiapkan naskah akademik dan draft RUU-nya," paparnya.
Pemerintah, kata Mulyanto, harus fokus dan lebih serius menuntaskan persyaratan pengajuan RUU Omnibus Law ini, mengingat batas akhir penertapan prolegnas semakin mepet, yaitu di akhir masa persidangan I DPR-RI, pada 12 Desember 2019.
“Pemerintah harus bekerja cepat jika serius ingin memasukan RUU Omnibus Law ini ke dalam prolegnas. Jangan PHP (Pemberi Harapan Palsu, red) kepada DPR. Gunakan waktu yang tersisa ini untuk menyiapkan nakah akademik dan draft RUU Omnibus Law segera. Selain itu perlu disiapkan pula draft perubahan UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang akan menjadi payung hukum keberadaan UU Omnibus Law,” imbuh Wakil Ketua Fraksi PKS DPR-RI ini.
Dalam Rapat Kerja dengan Badan Legislasi DPR-RI, Menkopolhukam Mahfud MD menyebutkan pengajuan RUU Omnibus Law ini baru tahap awal.
Pemerintah masih menginventarisasi dan memilah norma-norma yang akan dimasukan dan disatukan ke dalam Omnibus Law. Sementara proses pembuatan naskah akademik dan draft RUU baru akan dibuat jika proses inventarisasi dan memilah norma selesai.(RAZ/HRU)
Yamaha Indonesia menggelar giveaway berhadiah satu unit Yamaha Fazzio Special Edition Sunset Blue dalam rangka menyambut momen kembali ke sekolah.
TODAY TAG
Kematian Jordan Smelski, bocah berusia 11 tahun asal Amerika Serikat, akibat infeksi langka yang disebabkan Naegleria fowleri atau “ameba pemakan otak”, kembali menjadi sorotan setelah para ilmuwan memperingatkan potensi penyebaran organisme tersebut
PT Summarecon Agung Tbk melalui unit pengembangan Summarecon Tangerang kembali menghadirkan produk hunian terbaru bernama Halia di Cluster Havena Lakes, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
Seorang pria berinisial EJ, 45, diringkus Jajaran Unit Reskrim Polsek Serpong lantaran melakukan aksi penipuan disertai penyekapan seorang perempuan lanjut usia berinisial ITS, 70.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
