TANGERANGNEWS.com-Komisi VIII DPR RI berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) validasi data penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Hal ini sebagai bentuk pengawasan agar program tersebut tepat sasaran dan tidak disalah gunakan.
"Jangan sampai jatuh kepada orang yang tidak berhak. Karena itu pengawalan di daerah masing-masing juga perlu kita tingkatkan. Kita sedang membuat Panja validasi data penerima manfaat," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat Kunjungan Kerja pengawasan PKH dan BPNT di Kota Serang, Provinsi Banten, Jumat (6/12/2019).
Yandri juga menyatakan dukungan dan kesiapan dari sisi anggaran maupun pengawasan terhadap program-program Kementerian Sosial.
"Kami bermitra dengan Menteri Sosial. Karena lihat komitmen luar biasa, kami siap dari sisi anggaran dan sisi pengawasan maupun dari sistem komunikasi langsung," paparnya.
Sementara dalam laporannya, Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial M O Royani menyatakan, PKH di Provinsi Banten saat ini telah menjangkau 271.522 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Adapun nominal bantuan yang dikucurkan selama kurun waktu 2019 sebesar Rp920,3 milyar.
Baca Juga :
"Termasuk di dalamnya di Kota Serang sebanyak 8.639 KPM, nominal bantuan di 2019 senilai Rp136,1 milyar," katanya di hadapan Komisi VIII dan 250 KPM yang hadir.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR RI juga meninjau ekspos wirausaha mandiri dari KPM PKH di Kota Serang.
Mereka menampilkan berbagai jenis usaha yang sedang dirintis dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, sejak Januari 2019 hingga Oktober 2019, KPM PKH di Kota Serang yang telah graduasi alami sebanyak 103 KPM.
Sedangkan yang graduasi mandiri sebanyak168 KPM, sehingga totalnya adalah 271 KPM atau 3,2% dari total peserta PKH.(RAZ/HRU)
Di tahun 2026, sistem kerja perusahaan semakin dinamis. Banyak bisnis sudah menerapkan hybrid working, multi-shift, hingga operasional lintas lokasi. Karena itu, absensi manual seperti tanda tangan atau spreadsheet sudah tidak lagi relevan.
TODAY TAG
Bayangkan! Kita sedang menunggu antrian panjang untuk berobat, tetapi begitu sampai di meja pendaftaran, petugas pendaftaran mengatakan bahwa kartu BPJS PBI kita sudah tidak aktif, sehingga tidak bisa digunakan lagi.
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta memproyeksikan adanya peningkatan pergerakan penumpang dan pesawat pada periode libur Tahun Baru Imlek 2026
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
