TANGERANGNEWS.com-Ketua Komisi II DPRD Tangsel Ahmad Syawqi akan segera memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) setempat dan kepala sekolah SDN Pucung 2, Kecamatan Pondok Aren untuk meminta penjelasa soal dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah tersebut.
Dugaan pungli itu mencuat ketika Rumini, 44, mantan guru honorer di sekolah itu mengungkap beberapa pungutan yang dibebankan kepada orang tua siswa berupa iuran pembelian buku, iuran komputer, iuran instalasi proyektor (infocus), serta iuran kegiatan sekolah. Diduga karena hal itu, Rumini pun dipecat.
"Kita tidak melihat secara subjektif, masalah pemecatan Rumini, dan lainnya. Tapi kita lihat isu pendidikannya. Soal punglinya," kata Syawqi saat dihubungi TangerangNews melalui sambungan telepon, Selasa (2/7/2019).
Baca Juga :
Syawqi menambahkan, pihaknya telah membahas persoalan itu. Untuk mengungkap dugaan pungli tersebut, ia pun meminta pihak Dindikbud Tangsel untuk menyerahkan laporan dana BOS.
"Kami sudah meminta laporan dana BOS secara berkala, namun belum kami terima," tambahnya.
Terkait iuran yang dibebankan pihak SDN Pondok Pucung 2 kepada orang tua siswa, ia mengatakan tidak ada dasar untuk tindakan tersebut.
"Kalau gratis, ya sudah gratis saja," tegasnya.
Menurutnya, jika ada kekurangan biaya karena tidak teranggarkan di dana BOS, semestinya mengajukan ke Pemkot Tangsel, bukan ke orang tua siswa.
"Jangan minta ke wali murid, itu salah. Kalau sudah dianggarkan dan dinyatakan gratis dalam KBM, berarti gratis, tidak ada alasan apapun," tutupnya.(RMI/HRU)
Masyarakat Kota Tangerang diimbau meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi perubahan cuaca dalam sepekan ke depan. Memasuki periode peralihan menuju musim penghujan, warga diminta mulai menyiapkan lingkungan dan perlengkapan untuk mengantisipasi
TODAY TAG
Sinar Mas Land kembali mengukuhkan prestasinya di bidang komunikasi korporasi dengan meraih Juara II Perhumas PR Excellence Awards 2026 untuk kategori Teknologi & Digital PR.
Nyeri lutut ketika menaiki tangga atau panggul yang terasa sakit saat berjalan kerap dianggap sebagai keluhan biasa, terutama pada orang yang mulai memasuki usia lanjut.
Sejatinya, hutan dan seluruh kekayaannya merupakan milik seluruh warga negara. Namun, selama ini sebagian besar hutan dikuasai oleh oligarki. Merekalah yang menikmati keuntungannya, sedangkan rakyat hanya menanggung dampak buruknya.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
