TANGERANGNEWS.com-Ketua Komisi II DPRD Tangsel Ahmad Syawqi akan segera memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) setempat dan kepala sekolah SDN Pucung 2, Kecamatan Pondok Aren untuk meminta penjelasa soal dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah tersebut.
Dugaan pungli itu mencuat ketika Rumini, 44, mantan guru honorer di sekolah itu mengungkap beberapa pungutan yang dibebankan kepada orang tua siswa berupa iuran pembelian buku, iuran komputer, iuran instalasi proyektor (infocus), serta iuran kegiatan sekolah. Diduga karena hal itu, Rumini pun dipecat.
"Kita tidak melihat secara subjektif, masalah pemecatan Rumini, dan lainnya. Tapi kita lihat isu pendidikannya. Soal punglinya," kata Syawqi saat dihubungi TangerangNews melalui sambungan telepon, Selasa (2/7/2019).
Baca Juga :
Syawqi menambahkan, pihaknya telah membahas persoalan itu. Untuk mengungkap dugaan pungli tersebut, ia pun meminta pihak Dindikbud Tangsel untuk menyerahkan laporan dana BOS.
"Kami sudah meminta laporan dana BOS secara berkala, namun belum kami terima," tambahnya.
Terkait iuran yang dibebankan pihak SDN Pondok Pucung 2 kepada orang tua siswa, ia mengatakan tidak ada dasar untuk tindakan tersebut.
"Kalau gratis, ya sudah gratis saja," tegasnya.
Menurutnya, jika ada kekurangan biaya karena tidak teranggarkan di dana BOS, semestinya mengajukan ke Pemkot Tangsel, bukan ke orang tua siswa.
"Jangan minta ke wali murid, itu salah. Kalau sudah dianggarkan dan dinyatakan gratis dalam KBM, berarti gratis, tidak ada alasan apapun," tutupnya.(RMI/HRU)
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) angkat bicara terkait video viral di media sosial yang memperlihatkan aktivitas armada pengangkut sampah di wilayah Bogor, Jawa Barat.
TODAY TAG
Telaga Biru Cigaru di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, yang dulu pernah menjadi wisata favorit keluarga untuk menikmati momen liburan, kini tampak sepi dan terbengkalai.
Kehadiran Artificial Intelligence (AI) dalam ekosistem informasi ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi menawarkan efisiensi, namun di sisi lain mengancam kebenaran publik melalui disinformasi dan manipulasi fakta.
Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
